Waktu baca: 4 menit
Mengapa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara harus diperiksa?
Ini perlu dilakukan agar setiap pihak yang mengelola uang negara akan menjalankan amanat tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Pihak-pihak yang mengelola uang Negara harus menyadari bahwa mereka tidak dapat memanfaatkan uang yang dipercayakan rakyat tersebut secara tidak bertanggungjawab.
Bila para pengelola keuangan Negara merasa bahwa tak ada pihak yang mengontrol bagaimana uang tersebut digunakan, mungkin sekali terjadi penyimpangan penggunaan uang Negara, baik dengan untuk tujuan memperkaya diri atau karena sekadar salah-urus.
Korupsi yang merajalela di zaman Orde Lama dan Orde Baru dimung-kinkan terjadi antara lain karena ketiadaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara sungguh-sungguh.
Di masa itu, sangat lazim pengelolaan uang negara dijalankan dengan menyimpang dari rencana anggaran semula. Tak mengherankan bahwa kekayaan negara yang diperoleh pada masa kejayaan pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat berlimpahnya kekayaan alam Indonesia, dalam jumlah besar tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat luas, melainkan hanya untuk memperkaya segelintir pejabat dan mereka yang berada di lingkaran kekuasaannya.
Pada masa itu, banyak proyek pembangunan yang dilakukan secara fiktif. Dari anggaran pembangunan yang sudah disepakati dan seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas, sekian puluh persen di antaranya dikategorikan sebagai ‘bocor’ dan ‘dikorupsi’ untuk memperkaya diri. Dana pembangunan juga lazim mengalir ke pihak-pihak yang bukan semestinya. Proses pemilihan rekanan juga diketahui sering dijalankan dengan cara yang tidak bertanggungjawab, sehingga yang terpilih justru bukan pihak yang akan mampu menjalankan program dengan cara yang paling efektif, efisien dan berkualitas; namun pihak-pihak yang paling banyak memberikan komisi.
Ini semua terjadi karena, antara lain, ketiadaan pemeriksaan yang efektif oleh lembaga audit indepen-den baik di saat maupun sesudah program-program pemerintah dan lembaga negara lainnya dijalankan. Kehadiran badan pemeriksa semacam ini akan menjadikan set-iap pihak yang mengelola keuangan negara sadar bahwa bila mereka menyalahgunakan anggaran yang dikelolanya, tindakan pengelabuan itu mungkin sekali diketahui dan dibongkar oleh lembaga pemeriksaan independen sehingga ia harus menghadapi risiko serius, dan dimasukkan ke dalam penjara.
Dalam hal ini, BPK berkewajiban menjaga agar keuangan negara dikelola secara bertanggungjawab. BPK akan mempelajari apakah lembaga pemerintah atau lembaga negara menggunakan anggaran yang dipercayakan kepada mereka dengan cara yang benar dan baik sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
BPK akan mempelajari apakah setiap rupiah yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut memang digunakan untuk program atau kegiatan yang sudah dianggarkan atau tidak.
Misalnya saja, salah satu program yang sudah dianggarkan adalah menerbitkan ratusan ribu buku gratis untuk anak-anak SD di seluruh Indonesia. BPK harus memeriksa apakah pelaksanaaannya sesuai dengan rencana atau tidak dan apakah dilaksanakan secara bertanggungjawab. BPK akan memeriksa apakah penentuan penerbit buku yang di tunjuk sebagai rekanan dilakukan secara bertanggungjawab.
Ada rangkaian pertanyaan yang harus diperiksa dan dijawab oleh BPK:
Misalnya saja, salah satu program yang sudah dianggarkan adalah menerbitkan ratusan ribu buku gratis untuk anak-anak SD di seluruh Indonesia. BPK harus memeriksa apakah pelaksanaaannya sesuai dengan rencana atau tidak dan apakah dilaksanakan secara bertanggungjawab. BPK akan memeriksa apakah penentuan penerbit buku yang di tunjuk sebagai rekanan dilakukan secara bertanggungjawab.
Ada rangkaian pertanyaan yang harus diperiksa dan dijawab oleh BPK:
Apakah kegiatan tersebut memang dilaksanakan?
Apakah realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan kontrak?
Apakah ada penggelembungan biaya?
Apakah biaya produksi dan distribusi berada dalam batas kewajaran?
Apakah ada penyimpangan, apakah kegiatannya benar-benar dijalanan secara efektif atau tidak?
Apakah pelaporannya dilakukan dengan benar atau tidak, transparan atau tidak?
Pemeriksaan bisa dilakukan setelah proyek selesai namun juga bisa juga saat proyek masih berjalan. Pada proyek pembangunan jalan atau gedung, misalnya, dilakukan pemeriksaan terhadap, kualitas bahan bangunan dan sebagainya.
Apakah Kehadiran BPK terutama ditujukan untuk mencegah kebocoran dan korupsi?
Peran BPK jauh lebih luas daripada mencegah kebocoran korupsi. Yang terpenting, kehadiran BPK diharapkan dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara mengingat pengelolaan keuangan negara yang bertanggungjawab merupakan prasyarat bagi kesehatan perekonomian dan pembangunan nasional.
Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara memudahkan Pemerintah untuk mengetahui setiap saat kondisi keuangannya sendiri agar dapat melakukan pengaturan perencanaan pendanaan pembangunan dan memonitor pelaksanaannya dengan baik. Krisis tahun 1997-1998 terjadi, antara lain, karena Pemerintah tidak memiliki informasi dan kontrol atas posisi keuangannya sendiri yang tersebar di berbagai instansi dan BUMN/BUMD serta di berbagai rekening individu pejabat negara.
Transparansi dan akuntabilitas ini juga akan mendorong peningkatan kinerja BUMN dan BUMD sehingga mampu bersaing di pasar global.
___
Sumber:
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia | Buku Mengenal Lebih Dekat BPK: Sebuah Panduan Populer hal 28 - 37
No comments:
Post a Comment