Kita semua percaya bahwa kualitas SDM itu penting. Dia strategic. There’s no question about it.

Selamat sore untuk seluruh para peserta LPDP, baik yang sedang melaksanakan tugas belajar, atau para alumni, atau yang sedang mempersiapkan,

Pertama, saya ingin menyampaikan selamat kepada Anda semua sebagai sekelompok kecil masyarakan Indonesia yang mendapatkan suatu fasilitas dari negara untuk bisa meneruskan dan mencapai cita-cita paling tidak di bidang pendidikan, yaitu mendapatkan pendidikan di level tingkat universitas, atau bahkan di atas sarjana, yaitu pasca sarjana. Tidak semua tahu bahwa sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga dari suatu negara, suatu institusi, suatu korporasi, suatu keluarga. Apa pun kalau kita memiliki sumber daya manusia yang baik, kalau itu ditingkat paling kecil, keluarga, ya berarti keluarganya pasti akan, tidak hanya bangga, tetapi juga bisa memenuhi seluruh aspirasi untuk, apakah dia ingin menjadi orang berguna, menjadi orang yang bisa membuat inovasi, atau bahkan ingin menjadi kaya juga.

Kalau dia di tingkat korporasi, korporasi yang memiliki SDM yang bagus, dipastikan dia akan makin bisa kompetitif, melihat perubahan, meningkatkan dan kemudian dia akan bisa menjadi juara di bidang industrinya. Kalau di bidang negara, ya berarti kalau kita memiliki sumber daya manusia yang baik, kita akan memiliki suatu negara yang kuat, yang tadi disebutkan, apakah bisa berinovasi, berkreasi tidak hanya mencari kerja, tetapi bisa menciptakan kerja, kompetitif, produktif, kalau kita menggunakan teori pertumbuhan ekonomi, itu biasanya kita menggunakan faktor produksi Labour dan Capital, tetapi labour dan capital itu dicombine untuk meningkatkan produktivitas adalah, biasanya dengan teknologi. Dan kemampuan untuk  bisa meningkatkan produktivitas Labour dan Capital sangat tergantung pada kualitas SDM lagi.

Jadi mau kemana saja, kita akan kembali mengatakan bahwa SDM itu penting. SDM itu esensial dan komitmen politik kita sangat tinggi. Semenjak era reformasi, kita selalu mengatakan bahwa Indonesia ingin mengejar ketertinggalan terutama di bidang pendidikan. Dan oleh karena itu, waktu di era reformasi, yaitu sesudah presiden Soeharto mundur dan munculnya era reformasi, kita mengubah undang-undang dasar kita. Kita mengubah konstitusi, bukan undang-undang, konstitusi, which is ga bisa di-produce setiap tahun gitu. Konstitusi kita dengan satu-satunya bidang aktivitas yang di-earmarked, yang harus disediakan anggarannya itu hanya pendidikan, yaitu harus 20% dari anggaran. “No matter what,” katanya. Ya kan! “No matter what.” Mau kondisi APBN-nya lagi kempes, lagi besar, ekonominya lagi boom, lagi buzz, lagi kita menghadapi covid, itu tidak boleh dikompromikan, anggaran pendidikan harus tetap 20%, itu dikonstitusi kita.

Nah ini berarti, kalau kita mau bicara Indonesia, kita sudah apa yang disebut political will besar, konsitusional explicitly menyebutkan pendidikan adalah nomor satu. Jadi sekarang Indonesia itu ditantang, oke kalau sudah punya political will, ada determinasi, sudah ditulis dikonstitusi adalah it’s up to us, kita semua ini, masyrakat Indonesia, generasi muda, para policy maker di dunia pendidikan untuk menerjemahkan komitmen dan political will itu menjadi result, kan gitu kan. Kalau ga, ya dia akan menjadi retorika politik. SDM penting, pendidikan itu harus prioritas, terus kita mengalokasikan 20% seperti konstitusi kita meminta atau menginstruksikan, mewajibkan, namun kita kemudian kecewa semua. Itu satu.

Jadi, ini starting point. Ini saya berbicara dengan orang, semuanya temen-temen di LPDP itu bukan orang sembarangan. Anda orang-orang yang sudah disaring, Anda adalah orang-orang pilihan. Jadi saya tidak bicara dengan Bahasa biasa sama Anda. Anda adalah manusia yang memiliki tanggung jawab besar terhadap Republik ini.

Sekarang kita bicara tentang bagaimana kita bisa men-translate political will dan determination tadi dari konstitusi kita dengan anggaran 20% menjadi results, menjadi hasil. Nyatanya, waktu saya menjadi menteri keuangan sejak Tahun 2005, saya menjadi menteri keuangan sampai sekarang, saya masih constantly concern apakah anggaran pendidikan 20% itu sudah kita gunakan dan kita kelola sebaik-baiknya, kan kayak gitu. Ini saya sebagai menteri keuangan. Makanya waktu Nadiem jadi menteri, dia yang termasuk pertama kali bilang mau jadi menteri, “saya mau jadi menteri asal saya bersama ibu Menteri Keuangan yang selalu berbicara tentang pendidikan meskipun dari sisi sudut keuangan.” Makanya kita banyak bicara.

Pak Nadiem termasuk menteri, sedikit menteri, yang datang khusus ke saya, apa sebetulnya, tadi yang disampaikan mas Nadiem tadi, ide-ide reformasinya dan apa tujuannya. Dan saya memberikan ruang seluas-luasnya. “Ok, saya pingin denger,” karena ini adalah concern kita semuanya. Tahun 2020 waktu kita ditengah-tengah menghadapi covid, dimana kita mengeluarkan belanja untuk prioritas utamanya adalah covid, kita masih mengalokasikan pendidikan itu tetap dipertahankan 20%, 547 triliun. Jadi waktu anggaran belanja kita makin gede karena ada covid, covid nambah kan, kita berikan anggaran sampai 80 untuk kesehatan. Untuk bansos kita tambahkan 210 triliun, untuk UMKM 115 triliun. Jadi setiap kali kita nambah belanja, pendidikan dapet 20%, gitu ya. Bayangin ga sama Anda semuanya?

Dulu selalu saya katakan, “loh kalo gitu, setiap kali anggaran nambah, dan pendidikan Anda ga harus bikin proposal, karena sudah ongkang-ongkang pasti dapet 20%.” Itu bisa jadi downside risk untuk kita semua. Itu bisa jadi risiko bahwa kita menjadi complacent, wah anggaran itu pasti disediakan dan diprioritaskan dan kita kemudian tidak sensitive dan bekerja keras untuk menyakinkan bahwa anggaran itu bisa digunakan sebaik-baiknya dengan hasil yang sebaik-baiknya. Maka, semenjak tahun 2008 2009, ide saya untuk membuat dana abadi itu karena saya khawatir. Kalau setiap tahun harus dialokasikan dan harus habis, terus tiba-tiba kita ga siap dengan program kita. Maka waktu itu saya mulai, “kita bikin aja dana abadi.” Kalau anggaran pendidikan yang dinaikkan 20%, setiap kali anggaran naik.

Umpamanya, anggaran kementerian pertahanan naik, maka 20% harus dialokasikan untuk pendidikan. Padahal yang selalu melakukan program pendidikan ga selalu siap untuk tambahan output 20% lagi ya. Nah daripada ini menjadi sesuatu yang tidak menghasilkan sesuatu yang dipikirkan matang, kita tampunglah dalam sebuah dana abadi. Jadi, ga harus selalu habis dalam tahun anggaran karena kalau kita mengelola APBN, saya juga terikat dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan diaudit oleh BPK, kemudian kita pertanggungjawabkan ke DPR, ya kan kayak gitu. Nah itu berarti setiap tahun, “Berapa dana Belanja, dan berapa dana yang betul-betul untuk pendidikan.”

Itulah kemudian muncul cikal-bakal ide dibentuknya dana pendidikan abadi, yang kemudian menjadi LPDP. Itu satu. For very pragmatic but strategic reasons. Pragmatic reason, ya saya tahu ini anggarannya akan naik terus dan kemudian saya lihat tidak selalu seluruh kementrian lembaga dan pemerintah daerah itu siap, paling mudah dan paling cepet proposalnya adalah bikin sekolah, bangunan dulu, itu paling gampang. Kedua, ya mungkin beli-beli alat. Makanya kan banyak juga sekolah yang bagus, diganti-ganti terus. Ada sekolah yang bagus malah ga dapet. Itu juga masalah alokasi. Tapi, kita melihat bahwa ini tidak selalu siap untuk mendesain belanja negara yang baik. Nah, dengan adanya LPDP, kita memulai suatu tradisi bahwa anggaran tidak harus habis tetapi kita kelola untuk menjadi dana abadi untuk generasi yang akan datang.

Sekarang persoalan kedua adalah strategi menggunakan LPDP ini. Dimulai dengan 1 triliun waktu itu idenya very simple, saya sebagai menteri keuangan, yang kata Mas Nadiem tadi dia pergi ke luar negeri, kemana-mana, saya sudah sekolah di luar negeri, sudah tinggal di luar negeri, saya menjadi menteri keuangan. Saya ketemu sama menteri keuangan di ASEAN saja, tiba-tiba ngomong sama menteri keuangan Malaysia, Singapore. Mereka dengan bangganya cerita, “Uh, saya ngirim 100 orang di London School of Economics, saya Singapore bilang saya mengirimkan di Hardvard, gitu.” Terus saya balik lagi ke kementerian keuangan terus saya tanya, “berapa S3 di tempat saya yang lulusan luar negeri?” waktu itu ga ada lima orang.

Terus saya merasa, “Loh, ini negara kita paling gede, tapi tetangga kita udah ngirim orang-orang di universitas terbaik.” Itu sebagai ide awal. “Ya sudah kalau kayak gitu, dana pendidikan abadi ini kita gunakan hasilnya untuk nyekolahkan anak-anak kita yang terbaik. Supaya kita ga merasa Indonesia ga punya orang yang sekolah di universitas-universitas terbaik di dunia. Waktu itu saya ga pikir, harus ambil Science, Medical, Economics, atau Finance, whatever lah. Menurut saya, Indonesia itu kebutuhannya banyak banget. So, you name it, gitu.

Nah, oleh karena itu sekarang dengan LPDP jumlah dananya makin besar karena setiap tahun kita pupuk, maka kita bisa mengirim jumlah orang yang makin banyak. Kalau menurut catatan dari pak Rio, yang sekarang ini sedang persiapan keberangkatan saja, 1.162 di dalam negeri dan di luar negeri. Totalnya kalau ga salah sudah mencapai lebih 20 ribu. 785 orang adalah laki-laki, 877 perempuan. Saya seneng, keliatan sekali kali kalau perempuan dikasih kesempatan ke tingkat yang lebih tinggi, nih porsinya lebih banyak perempuan, yakan. Kemudian yang dialokasikan dari Sumatera 249, dari Jawa 1.041, Kalimantan 55, Nusa Tenggara dan Bali 132, Sulawesi 123, Papua 30 dan Maluku 28. Yang mengambil PhD, Doktor 323. Yang mengambil dokter spesialis 54. Magister 1263. Yang regular 426, yang afirmasi, dimana kita tadi kan ada pertanyaan dari daerah Timur Indonesia. Afirmasi itu banyak sekali, ada yang dari pesantren, kami sedang mengalokasikan untuk penyandang disabilitas, untuk Indonesia bagian Timur, untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Itulah yang kita sebut dengan design dari policy tools kita. Karena jangan sampai orang dari keluarga miskin, anaknya ga bisa sekolah, tidak diimunisasi, dia sakit, dia nanti tidak bisa jadi anak yang baik. Makanya, dari mulai pendidikan usia dini, dari yang Mas Nadiem bilang, supaya kita berpihak pada keluarga miskin, make sure bahwa the next generation-nya ga miskin. Ya harus dipotong itu tali kemiskinan antar generasi. Jumlahnya, pastinya akan terus perlu ditingkatkan, tapi idenya dan cara kita bekerja memang perlu ke situ. Termasuk kita juga memperbaiki mutu dari dosen-dosen karena, yang dikatakan Mas Nadiem, banyak anak kita pengen meneruskan ke perguruan tinggi, tapi sesudah ke perguruan tinggi dia tidak mendapatkan quality dari education yang diharapkan, apalagi yang diharapkan oleh industry. Sehingga waktu dia lulus makin tinggi, bukannya makin mendapat pekerjaan, malah makin gap-nya gede. Dan itu bisa menimbulkan frustrasi karena dia merasa sudah belajar tapi tidak fit dengan kesempatan kerja yang ada.

Nah ini adalah persoalan-persoalan yang ingin saya bagi kepada Anda semuanya. Dan anda kepada saya tidak boleh mempunyai attitude bahwa dia Menteri Keuangan harus menyelesaikan masalah saya. Oh enggak. Saya tugasnya membagi masalah ini kepada Anda semuanya karena, sama seperti Anda semuanya, saya dulu juga sekolah SMA saya ngambil di Universitas Indonesia. Saya berkompetisi untuk mendapatkan beasiswa beasiswa hanya sampai master, tapi saya mau nerusin untuk PhD. Saya harus bekerja untuk meneruskan PhD saya balik lagi kerja keras. Harus pisah sama anak sama suami selama satu tahun waktu membuat disertasi karena duitnya abis. Jadi kalau anda bicara semua, “I’ve been through the same stage,” seperti Anda semuanya. Dan sekarang saya sudah bekerja dan saya diminta untuk menyelesaikan masalah Republik Indonesia, begitu. Jadi sama seperti Anda semuanya, saya dilatih untuk menjadi orang-orang yang yang memberi solusi kepada Republik. Dan Indonesia itu juga kalau masalah pasti banyak, tapi yang punya ide untuk memecahkan masalah dan konsisten menyelesaikannya, itu yang harus kita perbanyak. Saya minta LPDP itu adalah gudangnya orang-orang yang tadi, yang enggak cuma komplain melihat kesana kemari, ada masalah terus juga ngomongin aja. Tapi sekarang kita kerjakan aja yang anda bisa kerjakan, dan sekarang kita akan coba buat.

Sekarang saya mau bicara kan tentang design policy tadi. Kalau tadi Mas Menteri punya ide untuk pendidikan kita makin bisa dimerdekakan dan dia percaya bahwa pendidikan kemerdekaan itu ada interaksi, ada exposure, maka anda tidak hanya belajar dari buku dan dari satu dosen di kelas. Dan Anda juga bisa belajar dari exposure. Saya juga percaya terhadap hal itu karena saya mengalami hal sendiri bagaimana saya terekspos pada proses pendidikan saya. Dan itu membuka banyak sekali perspektif dan pikiran serta ide kita, wawasan istilahnya. Kita nggak akan pernah berpikir, “oh ternyata sekolah yang dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan hal yang baik.” tanpa kita bertanya.

Waktu saya lihat anak saya sendiri sekolah di Amerika, melihat bagaimana mereka belajar baris untuk masuk sekolah, ke school bus-nya. bagaimana mereka turun dari bus-nya diatur masuk kelas dan bagaimana mereka dari SD itu sudah pindah kelas. Kalau kelas saya di sini, kelas bahasa di sini. Jadi anak-anaknya itu pindah-pindah gitu. Semua-semuanya memberikan perspektif kepada kita semua.

“Oh dia mengelola sekolah kayak gitu,” kita sebagai parents diundang waktu gurunya menjelaskan mengenai kemajuan anak kita. Maka saya itu termasuk orang tua yang mengambil rapot anak saya. Kalau mau ngambil rapot, saya datang ke situ. saya menteri waktu itu bukan karena alasan saya sibuk, saya datang aja dan saya harus bicara dengan gurunya untuk tahu kemajuan anak kita. Hal-hal yang semacam itu hanya akan terjadi kalau kita terekspos. Nggak belajar dari text books. Kita terekspos sehingga kita terbuka wawasannya.

Umpamanya kita bicara saya sering disebut oleh ibu Sri Mulyani selalu bicara tentang inklusivitas, itu kan karena saya terekspos waktu saya sekolah di Amerika. Saya melihat, “oh sebagai umat muslim di sana, waktu Christmas di mana-mana banyak sekali, di mall banyak Christmas.” Tapi waktu lebaran, nggak ada apa-apa disana. “so you feel like minority.” dan kemudian kalau ada teman kita menyapa, “Oh, kamu hari ini puasa ya? Oh, hari ini kamu lebaran ya?” Dan mereka mengucapkan selamat oleh teman kita, kita merasa very happy.

Itu saya tidak usah di ajarin. Saya terekspos. Merasa diri sebagai. Sama seperti kalau kita bekerja di laboratorium waktu saya menjadi teaching assistants. Oh saya berada dengan semua teaching assistants yang lain. Oh saya ngerti bahwa dosen cara ngajarnya begini. Itu terekspos.

Artinya yang dikatakan Mas Nadiem tadi, kita kepengen mahasiswa kita itu terekspos. Tidak melulu masuk dan kemudian mengumpulkan SKS, no matter how relevant sks-nya, dan kemudian waktu dia lulus, dia masih harus mencari lagi ternyata tidak memadai begitu. Belum kalau kita bicara tentang emotional skill, social skill kita, leadership skill kita, organizational skill yang semuanya harus kita peroleh pada saat kita terekspos dengan berbagai hal. Inilah yang saya ingin saya share dengan anda semua.

Jadi kalau APBN 2020 kita membelanjakan 547 triliun, dan tahun depan kita another 550 triliun, itu ya. Kalau saya ingat, 550 triliun itu kayak sebuah anggaran membuat ibukota baru loh. Iya kan. Jadi artinya kita akan mengatakan bahwa hasilnya apa? Umpanya program. Kalau output saya bisa menjelaskan kepada Anda, karena di APBN harus disebutkan, membelanjakan segini, outputnya apa. Maka kita selalu bisa bilang: ada 15,5 juta siswa yang akan dapat beasiswa dengan dana tadi, ada 634 ribu yang akan mendapat beasiswa kuliah, ada tujuh juta siswa yang akan mendapatkan anggaran untuk biaya operasi sekolah, ada 528 sekolah yang akan dibangun, ada 226 Madrasah dan sekolah keagamaan yang dibangun, ada 5,6 juta anak usia dini yang akan dibantu, ada tunjangan profesi guru untuk 838. Saya bisa menyebutkan semua output itu. Tapi waktu anda tanya, bu output itu menghasilkan quality atau results? That’s another thing. Dan untuk Anda semuanya, saudara-saudara sekalian yang sudah masuk kedalam LPDP, anda harus menjadi generasi yang sangat sensitif terhadap results dan quality. It’s not just quantity atau output, tapi outcome.

Kami dengan kementerian keuangan akan untuk mencoba untuk terus mengarahkan dan mengimpose atau membangun sistem anggaran yang memaksa pengguna anggaran itu bertanggung jawab terhadap tidak hanya output, tapi juga results. Kita bikinkan, gitu kan, platformnya, templatenya. Dan kemudian itu menjadi tata kelola, menjadi bisnis model penggunaan anggaran. Tapi yang mengisi itu semuanya ya itu kita semua ini, Kementerian lembaga, Anda semuanya. Dan kita akan terus-menerus melakukan inovasi.

Umpamanya, contohnya tadi kita sedang menghadapi covid dan semuanya work from home, school from home, anggaran di APBN nggak ada untuk memberikan subsidi internet. Tapi ini menjadi force majeur anda semua harus di rumah. Maka kita mengotak-atik anggaran supaya direalokasi, yang ini belanja ini dikurangi, dan dikasihkan untuk internet. Giliran Mas Nadiem yang harus mencari. Ada nggak nama muridnya dan nomor teleponnya. Apakah nomor teleponnya dan internetnya dipakai untuk belajar, atau dipakai untuk main game. Dan itu harus dipikirkan. Gitu kan. Dosen, guru, anak-anak sekolah, dari mulai SD, SMP, SMA, mahasiswa semuanya sekarang diberikan apa yang disebut kuota subsidi internet. Anggarannya 55 triliun. Untuk berapa juta orang? 51 juta siswa, 5,3 juta mahasiswa, 3,5 juta guru, 258 dosen. Itu yang kita coba untuk melakukan berbagai macam, apa tadi, responsiveness dan flexibility agar kita bisa juga terus menghadapi tantangan yang kadang-kadang kita tidak siapkan, seperti covid ini.

Untuk tahun depan kita juga mengalokasikan anggaran untuk, tadi yang teman-teman menanyakan dari Indonesia Timur. Kita kita tahu bahwa sekarang konektivitas menjadi suatu kebutuhan yang basic. Orang tidak bicara orang, kalau dulu bicara tentang sandang, pakan, papan, sekarang konektivitas dan electricity itu menjadi kebutuhan basic. Maka pemerintah mencoba untuk mencapai 100% elektrifikasi kepada seluruh household Indonesia. Dan 1 juta yang terakhir itu biasanya yang paling sulit, dan juga untuk internet connection masih ada 12 ribu desa yang belum terkonek. Kita harus memikirkan kalau kita bicara telemedicine, 10.000 puskemas kita tidak semuanya terkonek oleh internet. Maka kita harus melakukan untuk bisa membangun infrastruktur ICT ini. Mulai tahun depan ini termasuk yang paling besar anggaran untuk ditingkatkan, maksudnya kenaikan yang paling besar untuk anggaran di bidang ICT ini.

Tadi pertanyaan mengenai dana abadi. Dana Abadi kita untuk LPDP mencapai 51 triliun, itu Kuartal ketiga. Tahun ini tahun tutup tahun kita harus tetap mengalokasikan untuk sebagian untuk LPDP. Kemungkinan sudah akan mendekati 60 triliun. Dan seperti bapak presiden waktu beliau kampanye ingin memberikan dana abadi untuk universitas, untuk penelitian, untuk kebudayaan, kita mulai melakukan itu. Penelitian dari tahun sebelumnya, kita sudah mulai dari satu triliun. Walaupun di dalam dana LPDP, ada dana untuk penelitian juga, ya kan. Tapi saya sekarang kita diminta DPR untuk membuat dedicated untuk penelitian. Kemudian kebudayaan, Indonesia sebagai suatu negara yang besar yang bermartabat, beradab menjadi manusia seutuhnya maka kita membuat dedikasi untuk anggaran ini. Serta untuk mendorong universitas-universitas di Indonesia bisa masuk menjadi the best one hundred universities di seluruh dunia, mereka nggak akan mungkin kalau nggak ada endowment fund. Kalau anggarannya tergantung tergantung APBN alokasi dari kami, maka dia diperlukanlah suatu anggaran.

Nah sekarang saya dan Mas Menteri sedang berfikir, “Gimana caranya pengelolaan anggaran itu dan what is the best use of it? How?” Makanya tadi Mas menteri bilang kita akan bikin berbagai macam, tadi, lomba atau kompetisi. Kalau Anda bisa matching teman universitas terbaik dunia atau Anda matching dengan industri maka kita akan bisa memberikan grant. Ini supaya Universitas ga hidup hidup apa yang disebut menara Gading. Dari dulu saya menjadi mahasiswa juga sering disebutkan, Universitas jangan menjadi menara Gading, seolah-olah kita di hidup sendiri dalam sebuah komunitas atau sebuah dunia tersendiri, sementara rakyat dan masyarakat atau perekonomiannya detach. Kita harus membuat dia sebagai higher level pendidikan, education, dia adalah bagian dari solusi bahkan untuk meningkatkan inovasi, kreativitas, produktivitas. Dan itu berarti, engagement dan exposure harus terus dibuat. Kalau zaman dulu namanya link and match, kalau sekarang namanya apa saja lah, kalau disebutkan. Tapi kira-kira memang idenya seperti itu. You can not stand alone. Anda harus blended dengan industri.

Nah saya ingin, bagian terakhirnya seperti ini, kalau Anda semuanya merindukan, “oh dunia industri harus berkembang.” Tapi kalau Anda lihat pohon industri Indonesia, kita itu masih limited. Kita bisa mengatakan di bidang mining Indonesia, kaya akan mining. Tapi do you have mining industry yang advance? Kita ngambilin batu-bara, nikel, velo, emas. Do we have downside industry? Nggak juga. Oleh karena itu semuanya, entah jurusan Metalogi atau Science kalau dapat di negara lain, kalau pengen jadi apa saja di bidang Material, Anda perginya ke negara lain. Kalau Indonesia sendiri enggak punya, tidak mengembangkan ekonomi yang untuk bisa meng-create industri-industri seperti itu, ya nggak akan bisa jalan. Terus Anda bisa terus anda merasa, “Bu saya sudah sekolah tinggi-tinggi di Indonesia, nggak ada lembaganya saya, jadi saya harus ke negara maju terus.” Kan kayak gitu. Coba kita sekarang bicara tentang Food Estate, ketahanan pangan. Indonesia mau bicara dan mulai dari padi, non-padi, tapi kalau kita bicara tentang industri makanan dan sustainability of farm, itu kita masih sangat limited. Kita nggak punya perkebunan yang modern hebat. Ada sekarang palm oil, padahal kita dulu punya karet, kita punya coklat, kita punya kopra.

Nah hal-hal seperti inilah yang kita menggambarkan bahwa you can not separate ngomongin soal pendidikan tanpa melihat ekonomi besarnya. Nah sekarang saya ingin menyampaikan kepada kita semua, “Kenapa kita membuat undang-undang Cipta kerja?” Regardless mau kita ngomongin tentang kontroversinya. Tapi nggak akan ada itu yang disebut industri-industri tumbuh kalau ease of doing business di Indonesia itu rumit sekali. Jadi ini adalah investasi bagi anak-anak kita semuanya. Mau dari industri pangan, industri mining, industri elektronik, kalau sekarang Anda mau bicara tentang industry digital, artifisial intelijen, yang disebut mau medical, whatever you say, otomotif. Semuanya itu akan muncul kalau ada Capital dan Capital hanya akan datang kalau ada sebuah negara yang memang menciptakan lingkungan investasi yang baik. Lingkungan investasi yang baik itu tidak eksploitasi karena tidak ada industri yang sustainable kalau dia eksploitatif. Jadi lingkungan investasi yang baik itu adalah win-win solution. Gak ada kita bicara bahwa investasi yang bagus itu kapitalis saja yang di-serve bagus, kemudian gurunya harus di eksploitasi, sumber daya alamnya dikorbankan, lingkungan dikorbankan. Karena kita sekarang ini dan kita beroperasi dalam mengelola Republik, kita tahu bahwa kalau Anda merusak lingkungan, produk Anda tidak akan dibeli.

Oh jangankan begitu, kalau sekarang kita memproduksi Listrik kita konsumsi sendiri tapi emisi CO2 nya kebanyakan kita juga akan dilihat oleh seluruh dunia. Jadi poin saya, adalah kita sekarang ini kalau kita mau bicara tentang pendidikan, kita tidak boleh separate dari tujuan kita untuk menciptakan kondisi Indonesia yang membuat seluruh orang bisa thrive, bisa berkembang. Orang berkembang kalau ada di Expose, Expose hanya terjadi kalau kita punya banyak sekali berbagai kegiatan ekonomi yang produktif tadi, bukan untuk mencari kerja, bahkan anda yang punya ide bagus, Anda bisa menggunakan menggunakan ide itu untuk cari Capital, dan anda bisa create dan anda nggak perlu minta izin ini, minta izin itu. Keburu ide anda sudah mati sebelumnya kegiatan Anda mulai karena terlalu banyak perizinan itu.

Itulah kenapa kita mengatakan ini semuanya adalah pondasi yang tidak terpisahkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau ngomongin soal sumber daya manusia itu, it’s only a problem of Mas Nadiem, Kementerian Agama atau menteri ristek, SDM itu adalah masalah kita semua, Menteri Keuangan seperti saya harus terus attached pada kebutuhan. Menteri-menteri yang lain juga sama.

Ini yang saya ingin, sebagai penutup, saya katakan ya inilah cara kita untuk, tadi, mengaktualisasikan bahwa kita semua percaya bahwa kualitas SDM itu penting. Dia strategic. There’s no question about it. Sekarang gimana mengaktualisasikan bahwa SDM itu penting menjadi sebagai suatu policy, menjadi suatu aktivitas, menjadi program, menjadi kegiatan yang betul-betul menghasilkan, plus ekosistemnya diperbaiki. Ekosistem yaitu nggak cuma di perguruan tinggi aja, atau di sekolah, tapi tadi ekosistem itu, kondisi ekonomi yang baik, ease of doing business, kesempatan terbuka, demokratisasi, semua orang bisa maju, yang berasal dari keluarga yang tertinggal kita berikan afirmasi supaya dia bisa mengejar itulah yang disebutkan sebagai apa yang disebut pemihakan kepada peningkatan kualitas SDM.

Waktu Baca: 5 menit | Jumlah kata: 1,037 

Bagi   Yuan Candra Djaisin S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA, bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan sebuah kebanggaan. Hal itulah yang membuat dia memilih untuk mengabdikan diri di BPK ketika baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan.

Bagaimana kisah bapak dalam meniti karier di BPK?

Saya masuk ke BPK pada tahun 1997. Jadi, begitu baru lulus S1, saya langsung melamar di BPK. Alhamdulillah diterima menjadi pemeriksa di Auditorat Keuangan Negara V yang membidangi pemeriksaan BUMN. Kemudian tahun 1999 saya mendapatkan beasiswa S2 sampai 2001. Kemudian tahun 2001 saya kembali lagi dan ditugaskan di AKN VII. Tiga tahun berselang, tepatnya 2004, saya mendapatkan promosi sebagai kepala seksi di perwakilan Sulawesi Selatan. 

Sambil menunggu promosi dari 2001 hingga 2004, saya mencoba untuk mengajar. Bahkan sempat menjadi dosen luar biasa di STIE Trisakti pada 2001 sampai 2004. Kemudian tahun 2007 dipromosikan lagi menjadi eselon III. Tahun 2010, mungkin karena dipandang sudah terlalu lama di Sulawesi Selatan, saya dipindahkan ke Perwakilan Jawa Timur. Sampai 2016 mendapatkan promosi menjadi Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dua setengah tahun di Bengkulu, saya dipindah ke Jakarta (kepala perwakilan BPK DKI Jakarta) dan di Februari 2020 saya menjadi Kepala Perwakilan BPK Jambi.

Menurut bapak bagaimana perbedaan antara BPK yang dahulu dengan yang sekarang?

Banyak sekali perubahan, ya. Saya pikir yang signifikan yang pertama terkait dengan infrastruktur dan sistem yang ada di BPK. Dahulu aturan tidak sebanyak saat ini, baik itu untuk pemeriksaan maupun juga untuk yang nonpemeriksaan. Tapi saat ini kita lihat sudah dibuat suatu peraturan-peraturan, baik untuk auditor maupun untuk tim nonauditor. Jadi perubahan itu cukup signifikan.

Kemudian yang kedua, dari sisi perencanaan pun kita sudah cukup baik. Pada saat saya pertama masuk, belum ada suatu sistem perencanaan strategis di BPK yang memadai tahun. Sementara saat ini perencaan dan pengukuran kinerja sudah sangat baik. Yang tidak kalah penting bagi saya saat ini adalah terkait dengan kesejahteraan.

Dari sisi fasilitas kesehatan yang diberikan juga sangat baik, termasuk terkait dengan penanganan Covid-19. Mulai dari rapid test malah ditanggung sepenuhnya oleh kantor. Satu lagi terkait dengan penerapan IT, sarana-prasarana beda sekali. Dahulu untuk beli laptop saja terpaksa mencari yang bekas, namun saat ini semua dibekali laptop untuk bekerja.

Apa motivasi bapak dalam bekerja di BPK? 

Prinsipnya saya usaha sebanyak-banyaknya. Jadi ketika itu, saya mengikuti berbagai ujian dan tes. Selain di BPK, saya juga ikut tes di kantor akuntan publik. Waktu saya bersama dengan beberapa teman, kami berdiskusi mana yang paling menarik bagi kami. Akhirnya kami sepakati bahwa sebagai auditor negara lebih membanggakan.

Jadi, motivasi saya itu waktu itu ya simpel saja. Kalau menjadi auditor negara kan artinya kita menjaga keuangan negara. Jadi itu saja sih motivasi saya simpelnya dan alhamdulillah saya bertahan sampai sekarang. Jadi, sudah lengkaplah. Artinya, dulu motivasinya kita juga sebagai akuntan negara, sekarang segala kebutuhan yang terkait dengan kita untuk bekerja sudah ada. Karena cintanya dengan pekerjaan ini, kita harus berjuang. Apalagi sekarang BPK memang bertugas menjaga, menyelamatkan dan mengawal harta negara. Sejak saya masuk BPK, pikiran saya sudah seperti itu.

Selama 23 tahun berkarier di BPK, menurut bapak prestasi apa saja yang telah bapak raih?

Mengenai prestasi, kita mengukur diri sendiri tampaknya sulit. Jadi yang menilai ya mungkin orang luar. Saya sulit mengatakan itu. Namun selama bekerja di BPK dan dedikasi yang saya berikan sampai saat ini, saya menerima tanda penghargaan Satya Lancana Karya. Kalau prestasi sebagai Kepala Perwakilan, saya masih terus kerja karena saya lihat teman-teman daerah lain sudah begitu banyak prestasi, terutama teman-teman sesama auditor.

Terkait penegakan IIP, bagaimana bapak mengkomunikasikannya dengan stakeholders?

Yang pertama kita harus mendefinisikan siapa stakeholder prioritas kita, seperti misalnya yang pertama adalah DPRD. Itu kita harus menjalin hubungan dengan mereka khususnya dengan pimpinan DPRD. Kita sampaikan juga kondisi-kondisi ketika pemeriksaan berlangsung dan kita membuka diri juga jika ada dari pihak DPRD yang ingin memberikan masukan. Jadi, saya datang ke Jambi, salah satu yang prioritas saya temui adalah pimpinan dewan dan Alhamdulillah sempat ketemu dan saya berusaha terbuka dengan mereka. Jadi kita enggak menutup diri sebagai kepala perwakilan sehingga mereka merasa nyaman dengan mengobrol. Akhirnya kita bisa mendapat bocoran misalnya laporan dari konstituen dan lain-lain. Kemudian stakeholder lain adalah kepala daerah. Ini juga penting. Saya berusaha untuk bertemu dengan kepala daerah pada saat melakukan supervisi. 

Hanya memang karena Covid-19 jadi belum terlaksana untuk bertemu semua kepala daerah. Saya targetkan untuk bisa menemui semua dan berkomunikasi langsung dengan mereka. Tentu, dalam pertemuan itu kita akan sampaikan nilai-nilai dasar BPK termasuk kode etik pemeriksa. BPK selalu berupaya menjadi kode etik. Bahkan, pernah ada bupati yang protes karena tim kami tidak mau makan bersama. Mereka merasa tersinggung. Ini artinya protes-protes yang membanggakan. Kami jelaskan bahwa itu memang sesuai dengan kode etik dan batas-batas koridor, jadi saya sampaikan kepada pihak bupati soal tim audit kami. Akhirnya mereka bisa mengerti.

Yang tidak kalah penting adalah komunikasi dengan aparat penegak hukum. Kita harus selalu menjalin hubungan baik dengan Kapolda dengan Kajati. Alhamdulillah di sini kita sering bertemu dan setiap ada pergantian pimpinan kita saling berdiskusi. Jadi, kita harus membangun citra bahwa BPK bukan suatu hal yang menakutkan, bukan juga katak dalam tempurung, tapi yang memberikan pelayanan kepada siapa pun.

Pesan-pesan apa yang ingin bapak sampaikan kepada para pegawai di BPK, khususnya pegawai BPK Perwakilan Jambi?

Bagi saya, yang nomor satu yang harus kita jaga itu adalah Indepedensi, Integritas, dan Profesionalisme. Sepintar apa pun kita, serajin apa pun kita, akan hancur berantakan kalau kita tidak berintegritas. Dan itu enggak bisa diterapkan kalau tidak leading by example. Jadi untuk tingkat perwakilan, nomor satu saya yang harus menjalankan. 

Yang kedua adalah tingkatkan moral. Tingkatkan moral dengan banyak-banyak mempelajari kebaikan. Saya biasanya melakukan itu dengan menanamkan nilai-nilai agama. Ini akan mendorong nilai-nilai kejujuran serta nilai dasar BPK, yaitu Integritas, Independensi, dan profesionalisme. Nilai-nilai agama adalah hal yang penting. Jadi, semua agama di sini (BPK Jambi), silakan kalau mau membuat acara. Pemeluk agama Islam silakan kalau ingin membaut pengajian ataupun membuat acara lain. Begitu juga dengan teman-teman pemeluk agama lainnya.

Kemudian yang ketiga, teman-teman auditor harus memiliki pola pikir bahwa audit bukan hanya pekerjaan rutinitas. Akan tetapi juga berpikir secara filosofis audit itu apa. Mereka harus punya value bahwa audit mereka bisa memperbaiki kondisi pemerintah daerah.

Jadi saya pikir pekerjaan audit itu tidak sekadar rutinitas. Oleh karena itu, auditor harus berpikir dengan baik, memberikan rekomendasi dengan tepat. Audit kita harus bermanfaat bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kemudian juga penerapan IT. Saya juga meminta teman-teman lebih piawai dalam menggunakan aplikasi SIAP dan SIPTL. Dan yang terpenting adalah penegakan IIP atau Integritas, Independensi, dan Profesionalisme.

___

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan | Majalah Warta Pemeriksa Edisi 10 Vol. III Oktober 2020 | hal. 22 - 23

Waktu Baca: 5 menit | Jumlah kata: 1,020 

Dr., Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si. , CSFA telah menyumbangkan berbagai terobosan penting dalam upaya modernisasi dan komputerisasi sistem teknologi informasi di BPK. Berkiprah sejak 1981, Sri memiliki impian agar BPK bisa semakin dikenal di mata internasional. Dengan semangat itu, ia pun menyampaikan pendapat/ide kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekjen BPK untuk alih fungsi aset perwakilan BPK Perwakilan Bali menjadi Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Bali. 

Bagaimana proses Bapak bisa bergabung menjadi pegawai BPK?

Kalau bercerita tentang bagaimana saya bergabung ke BPK mungkin agak unik. Saya itu hanya semangat menyampaikan lamaran pekerjaan ke seluruh kementerian di Jakarta. Salah satunya adalah BPK. Tapi, waktu itu proses lamaran pekerjaan belum mengandalkan teknologi informasi seperti scan berkas. Jadi, waktu itu harus dikirimkan secara fisik lamarannya.

Setelah mengirimkan berkas lamaran saya tidak terlalu memantau perkembangannya. Ketika itu, saya sudah menjadi mahasiswa di IKIP Jakarta. Memang, waktu itu, saya diterima atau tidak di BPK bukan menjadi fokus saya.

Tapi, suatu ketika saya penasaran dan ingin mencari informasi siapa tahu ada pengumuman di kantor pos. Waktu itu saya tinggal di Depok sehingga tidak bisa langsung berkunjung ke BPK. Kebetulan kantor pos itu dekat dengan Stasiun Depok Lama. Ternyata betul, saya mendapatkan surat panggilan ke BPK. Bahkan, itu sudah terlambat satu minggu.

Karena memang, di rumah saya di Depok itu ketika siang hari tidak ada yang di rumah. Ada yang kuliah, ada yang kerja. Sehingga surat panggilan itu tidak sampai ke rumah. Saya pun memutuskan untuk menindaklanjuti panggilan itu walaupun waktunya sudah mepet. Saya diberikan waktu 10 hari setelah pengumuman. Saya pun mencoba memenuhi persyaratan yang diminta dan ternyata masih terkejar waktunya. Singkat cerita, saya pun diterima di BPK pada 1981.

Setelah diterima kemudian, mana yang saya pilih? Apakah BPK atau kuliah? Kalau melanjutkan kuliah saya bisa menjadi guru dengan golongan yang lebih tinggi sementara jika memilih BPK akan lebih rendah tapi bisa lebih mandiri. Agar saya bisa hidup lebih mandiri, saya pun memutuskan untuk bekerja di BPK.

Bagaimana perjalanan karier Bapak selama berkiprah di BPK?

Untuk pertama kali, saya ditempatkan di Biro Sumber Daya Manusia (SDM). Kalau waktu itu, namanya masih Biro Kepegawaian. Pada saat itu, ada kesempatan untuk membantu BPK membangun sistem teknologi informasi.

Saya pun mencoba ikut juga. Alhamdulillah saya diterima untuk ikut diklat dan kemudian saya ditempatkan di Biro Data. Saat ini, namanya sudah berganti menjadi Biro Teknologi Informasi. Dulu saya bertugas di Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE). Ketika itu, pada 1984, saya bisa membangun aplikasi yang sekarang berkembang namanya SISDM. Jadi, proses data dari mulai kenaikan pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain itu sudah kita bangun sejak dulu dengan komputerisasi. Meskipun waktu itu masih menggunakan language programming generasi ketiga. Jadi, belum seperti sekarang yang sudah berbasis web dan lebih canggih. 

Terkait pemeriksaan, kami juga membangun Sistem Perencanaan Pemeriksaan. Ada juga terkait dengan itu yakni Sistem Pelaksanaan Pemeriksaan. Hal-hal itu yang kemudian saat ini terus berkembang dan semakin baik. Kalau saat ini, semua pegawai sudah menguasai komputer. Sementara, tantangan kami dulu adalah mempromosikan penggunaan komputer kepada seluruh pegawai di BPK. Memang yang waktu itu saya inginkan adalah menggabungkan teknologi pengolahan kata dengan pengolahan data termasuk bagaimana dihubungkan dengan komunikasi.

Hal itu, saat ini sudah terjawab semua. Ketika itu, saya cukup puas. Karena ya, saya ada beban juga karena sudah dibelikan mesinnya masa tidak bisa dipakai. Pengalaman merintis pengembangan TI di BPK itu menjadi salah satu pengalaman paling berkesan untuk saya. Apalagi hal itu dapat menjadi alat yang membantu pelaksanaan tugas di BPK.

Apa perbedaan BPK yang dirasakan pada masa lampau dibandingkan saat ini?

Banyak sekali saya kira. Waktu saya pertama kali masuk ke BPK, kesempatan pegawai untuk menyampaikan pendapat itu masih sangat sulit. Bukan berarti sistemnya kurang baik. Tapi, semenjak Bapak JB Sumarlin menjadi ketua BPK, gaya manajemen di BPK mulai berubah. Apabila sebelumnya cenderung menerapkan gaya manajemen militeristik, di era JB Sumarlin itu sudah lebih modern. Tapi memang perlu dipahami iklim rezim sebelumnya memang seperti itu. 

Kemudian, di era JB Sumarlin itu BPK menerapkan pola rekrutmen dan pengembangan karir yang lebih profesional. Artinya, kalau dulu lebih bersifat senioritas, di era JB Sumarlin sudah mulai dibuka semacam merit system. Model ini kemudian berkembang lagi di era kepemimpinan Billy Joedono. Ketika itu, diterapkan sejumlah syarat-syarat tertentu.

Contohnya, manajer atau kepala satuan kerja di BPK itu harus memiliki sikap jujur, profesional, dan berintegritas. Itu sudah mulai dikembangkan. Kemudian, di saat itu juga mulai dibangun panduan manajemen pemeriksaan dan standar audit BPK.

Ketika itu, BPK masih sebatas memperbaiki kualitas SDM-nya. Namun, kapasitas untuk berkiprah di internasional masih sulit dilakukan karena ada keterbatasan jumlah maupun kualitas SDM yang mumpuni. Sehingga, waktu itu jika ada agenda internasional maka yang terpilih mewakili biasanya berasal dari Malaysia atau Filipina.

Saya ketika masih muda itu sering bertanya-tanya, kenapa BPK tidak bisa seperti itu? Tapi, Alhamdulillah sekarang BPK sudah bisa menunjukkan kapasitas internasionalnya dengan terpilih menjadi pemeriksa di lembaga-lembaga internasional.

Anda merupakan salah satu inisiator pendirian Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Bali. Bagaimana prosesnya ketika itu?

Jadi ceritanya, ketika saya pertama kali mendapatkan tugas penempatan di Bali, saya mendapatkan berita terdapat aset BPK yang rencananya akan ditukar hibah dengan pemerintah daerah. Saya kemudian mempertanyakan wacana tersebut ke Ketua BPK saat itu Moermahadi Soerja Djanegara. Apakah tidak sebaiknya kita manfaatkan saja?

Saya kemudian menyampaikan pendapat/ide untuk membangun Badan Diklat. Saya menjelaskan bahwa Bali itu sudah menjadi destinasi level internasional. Pariwisatanya kelas dunia dan didukung dengan infrastruktur berstandar internasional. Event nasional dan internasional pun sering digelar di Bali.

Saya menyarankan agar balai diklat itu dikembangkan menjadi level internasional. Kemudian, setelah ditinjau kembali, dinilai perlu ada perbaikan sarana dan prasarana yang juga berstandar internasional. Meski begitu, tidak semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan itu harus dibangun oleh BPK. Beberapa bisa diwujudkan dengan kerja sama baik dengan pemerintah daerah setempat maupun swasta.

Misalnya, lapangan tenis bisa memanfaatkan aset lembaga lain. Alhamdulillah itu bisa menjadi keputusan dalam sidang badan. Pimpinan BPK bersepakat bahwa ini bisa mendukung kebijakan BPK untuk go international. Jadi, dampaknya, nama BPK bisa semakin dikenang. Apalagi jika diklat yang diberikan betul-betul memberikan manfaat bagi pesertanya. Kemudian, dengan BPK giat menggelar diklat bertaraf internasional, dapat memberikan dampak positif kenaikan kunjungan wisatawan. Saya kira itu bisa disebut wisata pendidikan.

Apa harapan Bapak kepada BPK ke depan?

Saya harap, BPK bisa semakin dikenal di dunia internasional. Tidak hanya dikenal saja, tapi juga memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan di level internasional baik di Intosai, IDI, atau di lembaga lainnya. Termasuk yang saya harapkan, BPK bisa memiliki produk-produk yang diakui internasional. Misalnya tentang metodologi pemeriksaan tertentu atau membuat standar pemeriksaan di bidang tertentu. Jadi, BPK tidak hanya menjadi follower tapi justru menjadi leader. 

___

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan | Majalah Warta Pemeriksa Edisi 7 Vol. III Juli 2020 | hal. 36 - 38

Waktu Baca: 7 menit | Jumlah Kata: 1,307 

Sudah 35 tahun Drs. Maulana Ginting, M.Si. , CSFA, QIA berkiprah untuk BPK. Berbagai asam garam telah dienyamnya mulai dari pemeriksaan di Perwakilan BPK Medan serta terlibat dalam pemeriksaan Asuransi Jiwasraya. Setelah ditempatkan di Inspektorat Utama (Itama) BPK, Maulana terus berkontribusi termasuk menyelesaikan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko BPK. 

Bagaimana cerita perjalanan karier Bapak selama di BPK?

Saya mulai bekerja di BPK pada 1985. Sebelumnya, saya masuk Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) pada 1980 dan selesai pada Desember 1984. Tak lama berselang, ada tes seleksi masuk BPK dan saya mencobanya. Bayangkan saja, waktu itu saya masih fresh graduate dan mendapat kesempatan mengikuti seleksi BPK. Itu saya semangat sekali.

Saya kemudian diterima di BPK setelah melalui empat tahap seleksi tepatnya pada Mei 1985. Selanjutnya, saya mengikuti Pendidikan Kursus Pemeriksaan Muda (KPM) XI mulai Juli 1985 sampai Desember 1985. Setelah menyelesaikan KPM, saya ditempatkan di Perwakilan BPK Medan. Saya sempat menghitung ternyata saya pernah mengalami mutasi jabatan sebanyak 10 kali di BPK sepanjang karier saya. Pada 1985-1996 saya bertugas di Medan.

Kemudian, pada 1996, saya mendapatkan promosi menjadi Kepala Seksi atau setara eselon IV di Jakarta. Selanjutnya, pada 1997, saya mengalami mutasi sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan Pertamina. Saya mengalami mutasi kembali ke Medan pada 2000 sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan Wilayah Riau di Perwakilan BPK Medan. Ketika itu, Riau masih berada di bawah naungan Perwakilan BPK Medan. Kemudian, pada 2001 saya mendapatkan promosi di Perwakilan BPK Medan menjadi Kepala Sub Auditorat (Eselon III) yang membawahi pemeriksaan wilayah Sumatra Utara dan Aceh.

Pada 2005, beberapa bulan setelah peristiwa tsunami Aceh, Perwakilan BPK di Banda Aceh dibuka dan saya dipromosikan menjadi kepala perwakilan. Pada November 2007 saya dimutasi menjadi Kepala Perwakilan BPK di Sumatera Barat. Ketika itu, Perwakilan BPK di Padang juga baru dibuka. Setelah itu, pada Maret 2011 saya dimutasi menjadi Kepala Perwakilan Provinsi Bali. Pada Agustus 2012 saya diberi tugas menjabat Kepala Auditorat VII.D yang membawahi pemeriksaan BUMN bank dan nonbank. Setelah itu, pada Agustus 2017 saya mengalami mutasi menjadi Inspektur Pemeriksaan Internal Mutu Kelembagaan (PIMK) di Inspektorat Utama BPK sampai dengan sekarang. Sampai sekarang sudah 35 tahun mengabdi di BPK, Alhamdulillah.

Bagaimana Bapak memandang BPK saat ini jika dibandingkan BPK ketika awal bergabung dulu?

BPK dulu dan sekarang sangat berbeda. Seperti siang dan malam. BPK saat ini sangat diperhitungkan oleh para penyelenggara negara. Khususnya, setelah lahir tiga paket undang-undang keuangan negara. BPK menjadi lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sejak 2002, BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dengan tugas tersebut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK selalu dinantikan. Untuk saya pribadi, bekerja di BPK sangat menyenangkan. Saya kira hampir seluruh daerah di Indonesia ini sudah pernah saya kunjungi. Pengalaman kerja seperti ini saya kira tidak mudah didapatkan di tempat lain. Itu menurut saya hal paling menyenangkan dari bekerja di BPK. 

Selain itu, kesejahteraan pegawai BPK saat ini juga sangat terjaga dan menjanjikan untuk masa depan setiap keluarga BPK. Dengan kondisi ini, setiap pemeriksa BPK maupun pelaksana tugas penunjang BPK sangat dapat memegang teguh nilai dasar BPK yakni independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. 

Hal yang juga menonjol dari BPK saat ini adalah keberadaan Auditorat Utama Investigasi (AUI) yang terbentuk pada 2016. Hal ini membuat BPK dapat melakukan pemeriksaan investigasi atau perhitungan kerugian negara (PKN) jika ditemukan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adanya indikasi kerugian negara sebagaimana diamanatkan undang-undang. Kalau dulu, hal ini belum ada. Banyak pemeriksa yang ditugaskan melakukan pemeriksaan investigasi atau PKN dan hasilnya belum maksimal.

Saya adalah orang yang juga sempat terlibat dalam melakukan pemeriksaan di Asuransi Jiwasraya. Ketika itu, sebagai Kepala Auditorat VII.D saya penanggung jawabnya. Bayangkan, kasus Jiwasraya sekarang sudah berjalan proses hukumnya di pengadilan. Saya sangat bangga pada mereka yang bisa menonjolkan eksistensi BPK.

Selain itu, hal yang berbeda saat ini adalah kesempatan bagi semua insan BPK untuk mengikuti pendidikan lanjut baik S2 atau S3 di luar negeri yang terbuka luas. Hal ini membuat SDM BPK semakin baik dan unggul. Bukan main-main ini. Saya selalu dorong kepada yang muda-muda untuk ambil kesempatan studi lanjut karena ini yang dapat membuat BPK unggul.

Sebagai Inspektur PIMK, program apa saja yang pernah Bapak jalankan?

Kami telah menyelesaikan kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko BPK. Pada akhir 2017, Wakil Ketua BPK saat itu yakni Bapak Bahrullah Akbar mencanangkan agar di BPK dibangun manajemen risiko. Kami di Inspektorat PIMK diberi tugas untuk membangunnya. Saat itu dibentuk tim untuk membangun manajemen risiko BPK dengan personel PIMK dan lainnya. Tim diketuai oleh Bapak Abdul Latief yang saat itu menjabat sebagai Staf Ahli Manajemen Risiko BPK.

Dengan semangat dan fokus untuk penyelesaian tugas, akhirnya pada Agustus 2018 ditetapkan Keputusan BPK tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di BPK. Hal itu sebelumnya tidak ada. Di situlah kita bisa mengidentifikasi dan menganalisis risiko serta melakukan mitigasi. Keputusan BPK tersebut membuat saya sangat senang dan gembira. Saat ini, manajemen risiko sudah dilaksanakan pada level BPK Wide, unit eselon I dan satker eselon II. Dalam tahap berikutnya, pengelolaan manajemen risiko telah diserahterimakan dari Itama kepada Ditama Revbang.

Selanjutnya, Itama bertugas menjadi reviewer atas penerapan manajemen risiko di BPK. Alhamdulillah, kami di Inspektorat PIMK telah menyampaikan Pedoman Reviu Manajemen Risiko BPK kepada Ditama Binbangkum untuk proses legislasi. Diharapkan, pada semester II 2020 akan dimulai reviu atas manajemen risiko BPK pada unit eselon I dan satker eselon II secara keseluruhan.

Program apa saja yang akan dilaksanakan ke depan? 

Ke depan, Inspektorat PIMK berusaha untuk mendapatkan Internal Audit Capability Model (IACM) Level IV (managed) dari yang sebelumnya Itama telah memperoleh IACM Level III (integrated). Kami sudah mulai melaksanakan tugas tersebut sesuai arahan Wakil Ketua BPK Bapak Agus Joko Pramono dengan melakukan perubahan atas Internal Audit Charter (IAC) atau Piagam Internal Audit. Perubahan IAC tersebut sudah disampaikan Ibu Irtama BPK kepada Ditama Binbangkum untuk proses legislasi.

Hal tersebut menjadi salah satu prasyarat. Karena, disyaratkan dalam IAC bahwa Itama harus direviu oleh lembaga di luar BPK. Selain itu, Itama harus bertugas untuk memberikan opini atas kinerja BPK. Hal ini merupakan tugas baru bagi Itama untuk mencapai IACM Level IV. Hal ini tentu tidak mudah dan butuh komitmen besar dari pimpinan BPK. Tapi, kalau Itama tidak diberikan kesempatan menilai kinerja pimpinan kita tidak bakal bisa mencapai IACM level IV itu.

Menurut Bapak, upaya apa saja yang perlu dijalankan untuk meningkatkan kualitas pegawai BPK?

Di lingkungan Itama, wajib bagi setiap pegawai memperoleh pendidikan dan sertifikat qualified internal auditor (QIA). Setelah memperoleh sertifikat itu, disyaratkan untuk tetap menjaganya. Oleh karena itu, setiap pemegang sertifikat dituntut untuk belajar berkelanjutan. Menurut saya, kesempatan untuk mengikuti pendidikan S2 bagi pegawai yang berkemampuan juga harus terbuka luas. Saya kira ini sudah menjadi hal yang umum sekali di K/L lain. Selain itu, menurut pendapat saya, tour of duty secara periodik dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk penyegaran pengetahuan dan kemampuan serta kedewasaan pegawai. Hal ini supaya tidak terjebak dalam zona nyaman.

Pimpinan Satker Eselon II saya kira juga harus mampu menjadi role model untuk mendorong dan memotivasi SDM menambah pengetahuan melalui membaca, diskusi, dan mengikuti seminar. Mereka harus bisa menantang stafnya untuk terus berinovasi. Pemimpin BPK dari level yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi harus mampu menjadi role model atau leading by example terkait penerapan nilai dasar BPK.

BPK ke depannya harus lebih memberi kesempatan SDM untuk mengikuti pendidikan lanjut baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini agar SDM BPK unggul dan lebih disegani. Talent Pool juga harus menjadi sarana utama dan melembaga dalam melaksanakan promosi dan mutasi pegawai BPK. Saya kira ini penting untuk menjaga alur suksesi di BPK. BPK juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan reward kepada pegawai yang sukses dan menciptakan inovasi baru dalam melaksanakan tugas. Hal ini perlu dilembagakan untuk menciptakan kebanggaan bagi pegawai yang berprestasi dan inovatif.

Apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pegawai BPK?

Pegawai BPK harus memiliki kebanggaan karena mampu bertugas dan memegang teguh nilai dasar BPK, mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan nol kesalahan, disiplin, dan taat kepada semua ketentuan BPK. Selain itu SDM BPK harus mempunyai kebanggaan karena mampu menghidupi keluarga secara baik dan benar. Para atasan pegawai juga harus mampu menjadi teladan untuk memotivasi dan menciptakan kondisi yang baik seperti ini.

___

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan | Majalah Warta Pemeriksa Edisi 6 Vol. III Juni 2020 | hal. 49 - 51

Waktu Baca: 8 menit | Jumlah kata: 1,460

29 tahun menjadi bagian dari Badan Pemeriksa Keuangan membuat Beni Ruslandi, S.E., M.Com., Ak. , CSFA, CA. tahu betul perubahan yang ada di lembaga tersebut. Perubahan, menurut dia, menjadi BPK yang lebih baik kewenangan, keleluasaan pemeriksa hingga kesejahteraan. “BPK saat ini semakin besar dan diperhitungkan. Kondisi saat ini dan beragam dukungan menjadikan BPK jadi lebih baik bahkan menjadi rujukan SAI (Supreme Audit Institutions) negara lain,” ungkap Beni Ruslandi yang berkarier di BPK semenjak 1991. 

Bisa dijelaskan bagaimana Bapak masuk ke BPK?

Saya bisa berada di BPK karena penempatan dari STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saya masuk STAN tahun 1988 dan ditempatkan di BPK bersama rekan-rekan lain sebanyak 30 orang sejak tahun 1991. Ketika itu kami memang tidak diberikan pilihan sementara kalau angkatan-angkatan berikutnya diberikan pilihan walau tidak sepenuhnya dipenuhi. Ketika itu saya masuk sebagai administrasi umum, penilik, dan berlanjut menjadi pemeriksa muda. Sementara di tahun 2001, saya diberikan posisi sebagai Kepala Seksi di Lembaga Bukan Bank atau Asuransi di AKN VII (dahulu AKN V). Selanjutnya menjadi Kepala Sub Auditorat Kalimantan Timur yang ketika itu baru saja dibuka. Berikutnya saya diberikan mandat untuk mengisi posisi Kepala Sub Auditorat di Perwakilan Jawa Barat dan berikutnya, tahun 2011 menjadi Plt Kepala Perwakilan Aceh.

Pada tahun yang sama saya mendapat tugas sebagai Kepala Biro TI dan berlanjut di 2013 menjadi Kepala Perwakilan Sulawesi Utara. Pada 2014, saya mendapat tugas menjadi Kepala Direktorat PSMK. Sementara pada 2016, saya menjadi Kepala Perwakilan Papua, berikutnya tahun 2018 menjadi Kepala Auditorat II.B di AKN II. Hingga 4 Februari saya dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat. Artinya secara umum saya sudah dipindah ke banyak tempat, di posisi teknis, kesekjenan, ditama begitu juga terhitung di perwakilan dari ujung barat yaitu Provinsi Aceh hingga ujung timur di Provinsi Papua.

Sementara diakui saya paling lama berada di AKN V saat ini AKN VII. Kenapa saya bisa begitu lama mungkin 15 tahun ada di posisi tersebut karena BPK dahulu tidak sebesar saat ini. Sehingga jarang pegawai BPK berpindah-pindah seperti saat itu.

Bagaimana bapak memandang BPK ketika Anda mulai meniti karier dengan BPK saat ini?

Saya bersyukur ada di BPK dalam beberapa generasi, dari awal masuk hingga saat ini. Saat itu sekitar tahun 1990 sampai 2000-an saya memandang BPK sangat terbatas baik kewenangan maupun sumber dayanya. Saat itu saya mengalami gaji saya hanya Rp80 ribu per bulan. Sementara pemeriksaan susah bahkan mungkin hanya satu kali dalam setahun, dua kali amat beruntung saat itu. Saya ingat betul ketika itu satu auditorat hanya memiliki dua komputer artinya saat penyusunan laporan kami harus bergantian. Jadi kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa lebih dulu menggunakan PC. Selain itu dalam hal pendidikan untuk mendapat beasiswa juga amat sulit.

Sementara itu, pemeriksaan atas laporan keuangan terbatas dilakukan pada beberapa BUMN dan BPK belum melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemda. Semua berubah ketika ada reformasi bidang keuangan negara dengan terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara, UU BPK, dan UU Pemeriksaan Keuangan Negara. Seiring meningkat dan meluasnya kewenangan BPK, maka sumber daya pun menjadi besar. BPK merekrut pegawai dari berbagai disiplin ilmu termasuk akuntan dan kesempatan pendidikan dalam hal ini beasiswa menjadi sangat muda. Peran BPK baik di dalam maupun luar negeri amat berbeda jauh. Itu menurut saya yang patut disyukuri, mulai dari kewenangan, fasilitas, penghasilannya dan kesempatan meraih pendidikan.

Kesempatan meraih pendidikan dari beasiswa apakah sulit di tahun 1990an?

Saat itu amat susah menurut saya, karena memang belum ada beasiswa-beasiswa. Umumnya pegawai mencari sendiri. Sementara saat ini dengan kewenangan meluas memang ada penugasan pendidikan ke luar dan dalam negeri yang berasal dari dana hibah misalnya. Pada saat itu, jika ingin melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S1, S2 maka harus menggunakan dana sendiri. Untungnya atasan tidak ada yang menghalangi karyawan untuk bisa meraih pendidikan lebih tinggi, bahkan bisa dibilang izinnya mudah. Pertimbangannya adalah baik untuk organisasi bila memiliki pegawai yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih baik. Lagipula pendidikan bisa dilakukan saat malam hari sepulang kerja, sehingga tidak mengganggu pekerjaan karena Pendidikan tersebut bersifat part time student bukan full time student.

BPK saat ini memiliki kewenangan luas dan menjadi lembaga yang lebih baik, lalu bagaimana bapak memandang BPK di masa mendatang?

Saya yakin BPK akan semakin besar, lebih diperhitungkan, apalagi saat ini kita sedang mendorong Rencana Strategis untuk meningkatkan peran BPK di dunia internasional. Saya pun yakin kepemimpinan BPK saat ini dan ke depan akan bisa mendorong BPK yang lebih baik, berperan besar di dunia internasional dan menjadikan BPK referensi rujukan bagi SAI negara lain.

Saat ini saja kita tahu BPK sudah dijadikan rujukan untuk SAI di ASEAN. Saya sendiri pernah menjadi tim penyusunan Renstra ASEANSAI. Satu hal yang saya rasakan ide-ide dari BPK selalu diapresiasi SAI negara lain. Sehingga ke depan saya yakin BPK menjadi rujukan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan. Kemudian kepercayaan publik kepada entitas BPK juga menjadi lebih besar.

Saya perhatikan juga saat ini komunikasi Humas BPK dengan media juga semakin terbuka. Artinya informasi-informasi BPK semakin diketahui. Kalau kita perhatikan juga BPK lebih sering tampil di media. Dengan demikian bila masyarakat paham peran BPK maka kinerja juga diketahui dan semakin dihargai menurut pandangan saya. Pada akhirnya sekali lagi menjadi rujukan pengelolaan keuangan negara ke depannya.

Saat ini kita ketahui dengan adanya UU BPK, kewenangan BPK semakin meluas. Akan tetapi bagaimana dari segi independensi karena dari keuangan dan kepegawaian masih bergantung Kementerian Keuangan dan Kemenpan RB? 

Sebenarnya isu independensi anggaran dan kepegawaian BPK sudah menjadi perhatian peer reviewer BPK. BPK pun telah merespons hal tersebut dengan membuat rencana aksi untuk memperoleh independensi di bidang anggaran dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Salah satu hal, yang perlu menjadi perhatian antara lain biaya pemeriksaan BPK dianggarkan berupa biaya perjalanan dinas dalam belanja barang non operasional. Kondisi ini yang menyebabkan biaya pemeriksaan BPK sering menjadi target pemotongan ketika pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, perlu dibahas dengan pemerintah untuk mengubah penganggaran tersebut misalnya dengan mengubah mata anggaran yang digunakan menjadi belanja operasional atau nomenklatur lain yang lebih sesuai untuk BPK.

Saat ini bapak menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat. Program apa saja yang akan Bapak jalankan ke depannya? Apakah ada target khusus yang ingin dicapai?

Saya dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat pada tanggal 4 Februari 2020 dan sampai akhir Mei 2020 masih dilibatkan dalam pemeriksaan laporan keuangan. Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas. 

Pertama, terkait dengan Covid 19, perlu dilakukan kajian untuk menentukan model pemeriksaan yang comprehensive dan menyeluruh baik di K/L, Pemda dan BUMN sehingga kesimpulan dan rekomendasi BPK tidak sepotong-sepotong dan lebih bermanfaat. Tahun 2020 ini APBN, APBD dan BUMN mengalami guncangan yang berat sebagai akibat Covid 19. Kondisi ini meningkatkan risiko dalam pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2020. Beberapa risiko antara lain Pemerintah diindikasikan belum memiliki guidance pengendalian kecurangan dalam mengelola kebijakan yang bersifat darurat sehingga dana yang disalurkan pemerintah rawan disalahgunakan. Lalu akurasi dan validitas data yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah yang berdampak pada ketepatan sasaran penerima insentif.

Selain itu, Covid 19 juga mempengaruhi BUMN antara lain impairment baik financial maupun non-financial asset. Agar financial asset misalnya kredit macet tidak berdampak buruk terhadap laporan keuangan BUMN yang bersangkutan maka dilakukan restrukturisasi. Perlu diwaspadai agar restrukturisasi tersebut tidak hanya untuk “memoles” laporan keuangan di mana kredit yang seharusnya macet menjadi tidak macet padahal debitur tersebut sudah tidak bisa ditolong lagi. 

Kedua, menyusun model pengelolaan data di BPK sehubungan dengan perlunya melakukan big data analytics. Geoffrey Moore, menyatakan “Without big data analytics, companies are blind and deaf, wandering out onto the Web like deer on a freeway”. Ketika auditor melakukan pemeriksaan maka yang dilakukan pertama kali adalah melakukan analisa data. Maka data yang lengkap dengan berbagai jenis dan formatnya sangat penting. Tanpa data yang lengkap terdapat potensi pemeriksa BPK membuat kesimpulan yang keliru. Oleh karena itu, BPK perlu menentukan data apa saja yang diperlukan, memiliki prosedur yang jelas mengenai cara memperoleh data, menyimpan, mengakses, menganalisa dan menyajikannya dengan aman.

Ketiga, melakukan kajian mengenai kemungkinan penerapan anggaran berbasis akrual di Indonesia. Saat ini, belum ada keselarasan antara basis penyusunan laporan keuangan pemerintah sebagai laporan pertanggungjawaban APBN dengan APBN nya di mana laporan keuangan disusun dengan basis akrual sedangkan APBN disusun dengan basis kas. Hal tersebut menimbulkan masalah antara lain tidak konsistennya perhitungan defisit APBN di mana defisit APBN dihitung berdasarkan basis kas Perhitungan defisit tersebut tidak mencerminkan yang sesungguhnya dan dapat menimbulkan moral hazard misalnya jika pemerintah memperkirakan defisit akan terlampaui maka pemerintah akan menunda pembayaran yang menjadi kewajiban pemerintah misalnya pemerintah menunda pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan perpajakan.

Apa yang biasa bapak lakukan untuk mengisi waktu luang?

Waktu luang yang ada lebih banyak saya manfaat untuk melakukan aktivitas bersama keluarga. Lalu mengikuti kajian untuk memperbaiki ibadah dan pemahaman saya tentang agama. Selain itu, saya juga melakukan silaturahmi dengan saudara. Di masa pandemik ini silaturahmi secara online dengan saudara semakin meningkat untuk memastikan kondisi kami dalam keadaan sehat.

___

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan | Majalah Warta Pemeriksa Edisi 5 Vol. III Mei 2020 | hal. 37 - 39

Waktu baca: 6 menit | Jumlah Kata: 1,381

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA kini mengemban tanggung jawab sebagai Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Salah satu tugasnya yakni memastikan pengelolaan keuangan negara di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Berbekal pengalamannya di dunia profesional, Daniel akan menyoroti upaya perusahaan pelat merah dalam menjaga ketahanan pangan dan energi di Indonesia.

Bapak memiliki karir cemerlang di industri elektronika sebelum menjadi anggota DPR dan kini menjadi anggota BPK. Bagaimana cerita perjalanan karier Bapak sampai akhirnya sekarang menjabat sebagai anggota BPK? 

Setelah menamatkan pendidikan S1 bidang elektronika di University of Kyoto, saya bekerja sebagai manajer di PT Hirose Elektrik di Bekasi, sebuah perusahaan elektronik yang menerapkan standar manufaktur dari Jepang. Selanjutnya, saya menjadi General Manager di PT Indonesia Epson Industry selama 12 tahun sebelum pada 2009 saya lolos menjadi anggota DPR. Sebagai Anggota DPR periode 2009-2014 dari PDIP, saya pernah bertugas di Komisi IV serta di Komisi VI.

Dalam kurun waktu tersebut, saya juga terpilih menjadi wakil ketua DPD PDIP Jawa Barat dan anggota Kadin Indonesia periode 2010-2015. Pada 2014-2019, saya kembali terpilih menjadi Anggota DPR dari PDIP dan bertugas di Komisi IX. Pengalaman dua periode sebagai wakil rakyat membuat saya ingin berkarya melalui lembaga pemeriksa yaitu BPK. Bersama 60-an pendaftar lainnya, saya mengikuti fit and proper test yang dilakukan Komisi XI DPR. Saya bersyukur dan sekaligus tertantang untuk berbuat lebih banyak bagi negara ketika akhirnya saya terpilih bersama empat anggota BPK lainnya dengan perolehan 41 suara.

Hal apa saja yang menjadi motivasi Bapak saat mencalonkan diri sebagai anggota BPK?

Selama menjadi anggota DPR, saya sering mengkritisi dan mendorong pemerintah untuk melakukan tata kelola yang lebih baik dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara antara lain terkait BUMN. Dalam beberapa kesempatan menjalankan tugas pengawasan DPR, saya meminta pemerintah lebih mengoptimalkan penerimaan pajak, mendorong pemenuhan kebutuhan listrik nasional termasuk program 35.000 MW, mendorong ketahanan energi nasional, memastikan peran pemerintah dalam pengelolaan utang BUMN, memberikan efisiensi BUMN melalui holding termasuk BUMN di bidang migas dan pupuk, sehingga BUMN mampu menghasilkan barang publik yang lebih terjangkau.

Saya melihat bahwa BPK sebagai lembaga pemeriksa memiliki tugas dan kewenangan yang lebih teknis dalam memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam hal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peran strategis BPK tersebut yang menjadi motivasi saya untuk meneruskan implementasi pemikiran saya selama bertugas di DPR tersebut. Dengan harapan, dapat lebih mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mencapai tujuan para pendiri bangsa dan negara ini sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Hal apa saja yang akan menjadi perhatian Bapak selama menjabat sebagai Anggota VII dalam beberapa tahun ke depan?

Secara umum, tentu saya akan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan secara baik di AKN VII yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, BUMN dan anak perusahaan bidang energi, infrastruktur, pangan dan komoditas pertanian, jasa keuangan, dan jasa lainnya. Secara lebih spesifik, saya akan menaruh perhatian terhadap upaya Kementerian BUMN dan upaya BUMN itu sendiri dalam hal ketahanan pangan atau food security dan ketahanan energi. Kedua hal ini merupakan hal yang fundamental bagi keberlangsungan bangsa dan negara kita, sekaligus sebagai modal utama dalam melakukan pembangunan menuju Indonesia yang lebih baik.

Selain pemeriksaan rutin terhadap subsidi energi, apakah ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau pemeriksaan kinerja yang sedang dilakukan atau disiapkan dalam waktu dekat?

Saat mengikuti fit and proper test oleh Komisi XI DPR, saya menyampaikan pentingnya rekomendasi BPK yang tepat, sehingga tindak lanjutnya lebih efektif dan hasil pemeriksaan BPK lebih bermanfaat. Saat itu, saya juga menekankan agar BPK memperbanyak pemeriksaan kinerja selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Untuk itu, saya akan menaruh perhatian lebih pada pemeriksaan kinerja dengan memperhatikan kapasitas pemeriksa di AKN VII dan mempertimbangkan topik pemeriksaan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Sebagai lembaga yang selalu mengembangkan diri dan mengadopsi praktik–praktik internasional terbaik, kita harus mengacu pada International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12, bahwa kita sebagai Supreme Audit Institutions (SAI) harus menciptakan nilai dan manfaat yang mampu membawa perbedaan. Dalam hal ini, kondisi yang lebih baik bagi masyarakat dan negara. Dalam hal pemeriksaan BUMN, nilai dan manfaat yang kita berikan sebagai lembaga pemeriksa sudah barang tentu salah satu yang utama adalah berupa rekomendasi yang mampu meningkatkan kinerja BUMN sebagai agen pembangunan dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara.

Program pemeriksaan BUMN yang diampu oleh AKN VII merupakan satu kesatuan dengan tugas BPK secara keseluruhan sehingga prioritas utama pemeriksaan adalah pemeriksaan yang berkolaborasi dengan pemeriksaan lainnya dalam rangka menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan negara. Kolaborasi pemeriksaan tersebut tentu harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi isu publik. BPK harus peka terhadap harapan masyarakat dan harus dinamis dalam menetapkan fokus pemeriksaannya terutama antara lain berkaitan dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pertumbuhan ekonomi. Selama menjadi anggota DPR, Bapak kerap kali menyoroti soal holding migas, target lifting minyak mentah.

Dengan jabatan sekarang sebagai Anggota VII, program atau pemeriksaan apa yang menjadi arahan Bapak untuk membantu kinerja negara di sektor migas?

Sebagai Anggota VII, saya memiliki portofolio pemeriksaan salah satunya di bidang migas. Kondisi produksi dan konsumsi migas yang menempatkan Indonesia sebagai negara importir neto migas saat ini, merupakan tantangan tersendiri bagi BUMN terkait dan bagi pemeriksaan BPK. Selain memastikan pasokan yang cukup, BUMN juga diharapkan mampu menjaga harga bahan bakar yang terjangkau dan stabil di seluruh wilayah Republik Indonesia. Di satu sisi, Pertamina maupun BUMN bidang energi lainnya diharapkan mendukung program ketahanan energi nasional dan di sisi lain juga diharapkan tetap berkontribusi dalam penerimaan Negara. BPK harus mampu mendorong harmonisasi kedua peran tersebut.

Defisit neraca migas merupakan masalah mendasar yang dihadapi pemerintah, sehingga memerlukan pembenahan secara integral. Selain penghematan dan rasionalisasi penggunaan energi berbasis minyak, pemerintah perlu melakukan transisi energi secara sistematis dan konsisten. Optimalisasi penggunaan energi baru terbarukan akan mendorong diversifikasi energi dengan baik untuk mengurangi beban fiskal. Kombinasi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK dalam hal-hal teresebut saya harapkan mampu membantu kinerja negara di sektor migas. 

Ketua MPR beberapa waktu lalu meminta BPK melakukan audit terhadap seluruh BUMN asuransi dan dana pensiun. Bagaimana tanggapan Bapak?

Permintaan Ketua MPR tersebut tentu harus kita lihat dalam perspektif pencegahan untuk menyikapi munculnya beberapa kasus ketidakpatuhan dan ketidakhatihatian dalam pengelolaan BUMN asuransi dan dana pensiun selama ini. BPK tentu harus menyambut positif harapan Ketua MPR tersebut dengan memperhatikan kemampuan BPK dan mempertimbangkan risiko yang dimiliki oleh setiap BUMN. Saya akan memastikan bahwa para pemeriksa kita, khususnya di AKN VII, telah melakukan penilaian risiko yang dihadapi oleh BUMN.

Dalam hal ini, khususnya BUMN asuransi dan dana pensiun. Berdasarkan risiko tersebut, BPK akan secara selektif melakukan pemeriksaan sehingga mampu memberikan rekomendasi yang tidak hanya bersifat kuratif atas hal yang telah terjadi, namun juga bersifat preventif dan perbaikan sistem untuk memitigasi dampak negatif atas ketidakpatuhan dan ketidakhati-hatian pengelolaan BUMN tersebut.

Apa saja langkah yang Bapak siapkan untuk semakin meningkatkan kinerja BPK?

Melalui pemeriksaan berbasis risiko, BPK akan lebih fokus dalam melakukan pemeriksaan dan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan output yang berkualitas.

Ketepatan waktu, kepatuhan terhadap standar, dan relevan dengan isu terkini merupakan parameter utama yang harus dipenuhi oleh suatu pemeriksaan yang menghasilan output berkualitas. Selain itu, BPK harus memastikan sejak tahap perencanaan pemeriksaan bahwa due-process telah dilakukan dan senantiasa membangun komunikasi dengan para stakeholder untuk memastikan hasil pemeriksaan sesuai kebutuhan dan dimanfaatkan. Sistem di BPK harus mampu memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada pihak terperiksa dapat dilaksanakan atau aplikatif dan memberikan solusi yang efektif bagi pihak yang diperiksa.

Hasil pemeriksaan seperti itu tentu akan membuat BPK menjadi lembaga negara yang tidak semata hadir karena telah diatur dalam UUD 1945, namun juga hadir karena dibutuhkan serta menciptakan nilai dan manfaat yang mampu membawa perbedaan. Dengan demikian, kinerja BPK dan kepercayaan publik kepada BPK dengan sendirinya akan meningkat.

Apa pesan Bapak untuk seluruh pegawai BPK?

Saya mengharapkan seluruh personel di BPK mampu menghadirkan tata kelola organisasi yang baik sesuai perannya masing- masing. Termasuk pula senantiasa menciptakan sinergi dan kolaborasi internal untuk mengoptimalisasikan sumber daya yang kita miliki. Selain itu, terutama bagi pemeriksa, kita tentu berharap agar dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan.

Sinergi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik akan memudahkan BPK untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan pemangku kepentingan atas pemeriksaan BPK sehingga pemeriksaan BPK akan lebih berkualitas dan bermanfaat, terutama dalam menghasilkan simpulan dan rekomendasi yang lebih akurat dan komprehensif.

___

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan | Majalah Warta Pemeriksa Edisi 3 Vol. III Maret 2020 | hal. 23 - 26