Waktu baca: 6 menit | Jumlah Kata: 1,381

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA kini mengemban tanggung jawab sebagai Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Salah satu tugasnya yakni memastikan pengelolaan keuangan negara di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Berbekal pengalamannya di dunia profesional, Daniel akan menyoroti upaya perusahaan pelat merah dalam menjaga ketahanan pangan dan energi di Indonesia.

Bapak memiliki karir cemerlang di industri elektronika sebelum menjadi anggota DPR dan kini menjadi anggota BPK. Bagaimana cerita perjalanan karier Bapak sampai akhirnya sekarang menjabat sebagai anggota BPK? 

Setelah menamatkan pendidikan S1 bidang elektronika di University of Kyoto, saya bekerja sebagai manajer di PT Hirose Elektrik di Bekasi, sebuah perusahaan elektronik yang menerapkan standar manufaktur dari Jepang. Selanjutnya, saya menjadi General Manager di PT Indonesia Epson Industry selama 12 tahun sebelum pada 2009 saya lolos menjadi anggota DPR. Sebagai Anggota DPR periode 2009-2014 dari PDIP, saya pernah bertugas di Komisi IV serta di Komisi VI.

Dalam kurun waktu tersebut, saya juga terpilih menjadi wakil ketua DPD PDIP Jawa Barat dan anggota Kadin Indonesia periode 2010-2015. Pada 2014-2019, saya kembali terpilih menjadi Anggota DPR dari PDIP dan bertugas di Komisi IX. Pengalaman dua periode sebagai wakil rakyat membuat saya ingin berkarya melalui lembaga pemeriksa yaitu BPK. Bersama 60-an pendaftar lainnya, saya mengikuti fit and proper test yang dilakukan Komisi XI DPR. Saya bersyukur dan sekaligus tertantang untuk berbuat lebih banyak bagi negara ketika akhirnya saya terpilih bersama empat anggota BPK lainnya dengan perolehan 41 suara.

Hal apa saja yang menjadi motivasi Bapak saat mencalonkan diri sebagai anggota BPK?

Selama menjadi anggota DPR, saya sering mengkritisi dan mendorong pemerintah untuk melakukan tata kelola yang lebih baik dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara antara lain terkait BUMN. Dalam beberapa kesempatan menjalankan tugas pengawasan DPR, saya meminta pemerintah lebih mengoptimalkan penerimaan pajak, mendorong pemenuhan kebutuhan listrik nasional termasuk program 35.000 MW, mendorong ketahanan energi nasional, memastikan peran pemerintah dalam pengelolaan utang BUMN, memberikan efisiensi BUMN melalui holding termasuk BUMN di bidang migas dan pupuk, sehingga BUMN mampu menghasilkan barang publik yang lebih terjangkau.

Saya melihat bahwa BPK sebagai lembaga pemeriksa memiliki tugas dan kewenangan yang lebih teknis dalam memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam hal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peran strategis BPK tersebut yang menjadi motivasi saya untuk meneruskan implementasi pemikiran saya selama bertugas di DPR tersebut. Dengan harapan, dapat lebih mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mencapai tujuan para pendiri bangsa dan negara ini sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Hal apa saja yang akan menjadi perhatian Bapak selama menjabat sebagai Anggota VII dalam beberapa tahun ke depan?

Secara umum, tentu saya akan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan secara baik di AKN VII yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, BUMN dan anak perusahaan bidang energi, infrastruktur, pangan dan komoditas pertanian, jasa keuangan, dan jasa lainnya. Secara lebih spesifik, saya akan menaruh perhatian terhadap upaya Kementerian BUMN dan upaya BUMN itu sendiri dalam hal ketahanan pangan atau food security dan ketahanan energi. Kedua hal ini merupakan hal yang fundamental bagi keberlangsungan bangsa dan negara kita, sekaligus sebagai modal utama dalam melakukan pembangunan menuju Indonesia yang lebih baik.

Selain pemeriksaan rutin terhadap subsidi energi, apakah ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau pemeriksaan kinerja yang sedang dilakukan atau disiapkan dalam waktu dekat?

Saat mengikuti fit and proper test oleh Komisi XI DPR, saya menyampaikan pentingnya rekomendasi BPK yang tepat, sehingga tindak lanjutnya lebih efektif dan hasil pemeriksaan BPK lebih bermanfaat. Saat itu, saya juga menekankan agar BPK memperbanyak pemeriksaan kinerja selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Untuk itu, saya akan menaruh perhatian lebih pada pemeriksaan kinerja dengan memperhatikan kapasitas pemeriksa di AKN VII dan mempertimbangkan topik pemeriksaan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Sebagai lembaga yang selalu mengembangkan diri dan mengadopsi praktik–praktik internasional terbaik, kita harus mengacu pada International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12, bahwa kita sebagai Supreme Audit Institutions (SAI) harus menciptakan nilai dan manfaat yang mampu membawa perbedaan. Dalam hal ini, kondisi yang lebih baik bagi masyarakat dan negara. Dalam hal pemeriksaan BUMN, nilai dan manfaat yang kita berikan sebagai lembaga pemeriksa sudah barang tentu salah satu yang utama adalah berupa rekomendasi yang mampu meningkatkan kinerja BUMN sebagai agen pembangunan dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara.

Program pemeriksaan BUMN yang diampu oleh AKN VII merupakan satu kesatuan dengan tugas BPK secara keseluruhan sehingga prioritas utama pemeriksaan adalah pemeriksaan yang berkolaborasi dengan pemeriksaan lainnya dalam rangka menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan negara. Kolaborasi pemeriksaan tersebut tentu harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi isu publik. BPK harus peka terhadap harapan masyarakat dan harus dinamis dalam menetapkan fokus pemeriksaannya terutama antara lain berkaitan dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pertumbuhan ekonomi. Selama menjadi anggota DPR, Bapak kerap kali menyoroti soal holding migas, target lifting minyak mentah.

Dengan jabatan sekarang sebagai Anggota VII, program atau pemeriksaan apa yang menjadi arahan Bapak untuk membantu kinerja negara di sektor migas?

Sebagai Anggota VII, saya memiliki portofolio pemeriksaan salah satunya di bidang migas. Kondisi produksi dan konsumsi migas yang menempatkan Indonesia sebagai negara importir neto migas saat ini, merupakan tantangan tersendiri bagi BUMN terkait dan bagi pemeriksaan BPK. Selain memastikan pasokan yang cukup, BUMN juga diharapkan mampu menjaga harga bahan bakar yang terjangkau dan stabil di seluruh wilayah Republik Indonesia. Di satu sisi, Pertamina maupun BUMN bidang energi lainnya diharapkan mendukung program ketahanan energi nasional dan di sisi lain juga diharapkan tetap berkontribusi dalam penerimaan Negara. BPK harus mampu mendorong harmonisasi kedua peran tersebut.

Defisit neraca migas merupakan masalah mendasar yang dihadapi pemerintah, sehingga memerlukan pembenahan secara integral. Selain penghematan dan rasionalisasi penggunaan energi berbasis minyak, pemerintah perlu melakukan transisi energi secara sistematis dan konsisten. Optimalisasi penggunaan energi baru terbarukan akan mendorong diversifikasi energi dengan baik untuk mengurangi beban fiskal. Kombinasi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK dalam hal-hal teresebut saya harapkan mampu membantu kinerja negara di sektor migas. 

Ketua MPR beberapa waktu lalu meminta BPK melakukan audit terhadap seluruh BUMN asuransi dan dana pensiun. Bagaimana tanggapan Bapak?

Permintaan Ketua MPR tersebut tentu harus kita lihat dalam perspektif pencegahan untuk menyikapi munculnya beberapa kasus ketidakpatuhan dan ketidakhatihatian dalam pengelolaan BUMN asuransi dan dana pensiun selama ini. BPK tentu harus menyambut positif harapan Ketua MPR tersebut dengan memperhatikan kemampuan BPK dan mempertimbangkan risiko yang dimiliki oleh setiap BUMN. Saya akan memastikan bahwa para pemeriksa kita, khususnya di AKN VII, telah melakukan penilaian risiko yang dihadapi oleh BUMN.

Dalam hal ini, khususnya BUMN asuransi dan dana pensiun. Berdasarkan risiko tersebut, BPK akan secara selektif melakukan pemeriksaan sehingga mampu memberikan rekomendasi yang tidak hanya bersifat kuratif atas hal yang telah terjadi, namun juga bersifat preventif dan perbaikan sistem untuk memitigasi dampak negatif atas ketidakpatuhan dan ketidakhati-hatian pengelolaan BUMN tersebut.

Apa saja langkah yang Bapak siapkan untuk semakin meningkatkan kinerja BPK?

Melalui pemeriksaan berbasis risiko, BPK akan lebih fokus dalam melakukan pemeriksaan dan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan output yang berkualitas.

Ketepatan waktu, kepatuhan terhadap standar, dan relevan dengan isu terkini merupakan parameter utama yang harus dipenuhi oleh suatu pemeriksaan yang menghasilan output berkualitas. Selain itu, BPK harus memastikan sejak tahap perencanaan pemeriksaan bahwa due-process telah dilakukan dan senantiasa membangun komunikasi dengan para stakeholder untuk memastikan hasil pemeriksaan sesuai kebutuhan dan dimanfaatkan. Sistem di BPK harus mampu memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada pihak terperiksa dapat dilaksanakan atau aplikatif dan memberikan solusi yang efektif bagi pihak yang diperiksa.

Hasil pemeriksaan seperti itu tentu akan membuat BPK menjadi lembaga negara yang tidak semata hadir karena telah diatur dalam UUD 1945, namun juga hadir karena dibutuhkan serta menciptakan nilai dan manfaat yang mampu membawa perbedaan. Dengan demikian, kinerja BPK dan kepercayaan publik kepada BPK dengan sendirinya akan meningkat.

Apa pesan Bapak untuk seluruh pegawai BPK?

Saya mengharapkan seluruh personel di BPK mampu menghadirkan tata kelola organisasi yang baik sesuai perannya masing- masing. Termasuk pula senantiasa menciptakan sinergi dan kolaborasi internal untuk mengoptimalisasikan sumber daya yang kita miliki. Selain itu, terutama bagi pemeriksa, kita tentu berharap agar dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan.

Sinergi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik akan memudahkan BPK untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan pemangku kepentingan atas pemeriksaan BPK sehingga pemeriksaan BPK akan lebih berkualitas dan bermanfaat, terutama dalam menghasilkan simpulan dan rekomendasi yang lebih akurat dan komprehensif.

___

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan | Majalah Warta Pemeriksa Edisi 3 Vol. III Maret 2020 | hal. 23 - 26