Waktu Baca: 12 menit
Langkah cepat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga merespons pemeriksaan BPK menjadi kunci perbaikan laporan keuangan.
Dua kali berturut-turut diganjar opini disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot Sulistianto Dewabroto gelisah. Ia bertekad memperbaiki opini tersebut pada Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) 2017. Alasannya Kemenpora tengah menyiapkan pesta akbar olahraga Asian Games 2018.
Meskipun panitia penyelenggara Asian Games berasal dari beragam instansi, Kemenpora adalah shohibul bait (tuan rumah) di internal pemerintah. “Mau menggelar event besar, masa laporan keuangan kita masih disclaimer? Kami tidak mau hattrick,” katanya kepada Warta Pemeriksa di kantornya, Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.
Hattrick adalah istilah dalam sepakbola untuk seorang pemain yang berhasil menyarangkan tiga gol dalam satu pertandingan. Berkaitan dengan laporan keuangan Kemenpora, menghindari hattrick yang dimaksud Gatot adalah menghindari dapat opini disclaimer yang ketiga.
Tekad Gatot disambut baik BPK. Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan tim BPK turun langsung menemui tim Kemenpora. Achsanul menunjukkan kesalahan dan risiko yang ditanggung Kemenpora jika kesalahan berulang. Tak lupa tim BPK juga memberi jalan keluar agar hasil pemeriksaan lebih baik daripada sebelumnya. “Saya turun ke bawah, enggak ketemu Menteri enggak apa-apa, ketemu Deputi juga oke,” katanya.
Gatot mengapresiasi komitmen BPK yang gesit memandu Kemenpora. Situasi pemeriksaan tahun ini, menurut Gatot, berbeda dengan pemeriksaan saat Gatot baru bertugas di Kemenpora pada 2014. Saat itu, Gatot menilai tak ada gairah baru dalam pemeriksaan. Pemeriksaan, lanjut Gatot, juga membutuhkan kepemimpin an yang kuat. “Nah, pemeriksaan sebelumnya seperti tak ada kapten,” ujarnya.
Gatot yang diangkat sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) pada Februari 2017 ingin segera membenahi. Namun ia menilai kedatangannya sebagai Sesmenpora terlambat karena pemeriksaan BPK saat itu sudah berjalan. “Saya masuk di injury time.”
Tekad Gatot memperbaiki laporan keuangan mulai terwujud pada pemeriksaan 2018 untuk Laporan Keuangan Kemenpora 2017. Gatot menggebrak dengan gaya baru.
Menurut Gatot buruknya laporan karena kebiasaan aparatur Kemenpora yang menunda laporan ke BPK. Ini yang diubah Gatot. Setiap ada permintaan BPK, Gatot langsung menerbitkan nota dinas yang ia sebut sebagai surat cinta dan dikirim ke unit-unit di Kemenpora. Isinya Gatot memerintahkan aparatur Kemenpora merespons cepat. Setiap 2-3 hari Gatot berkoordinasi dengat tim BPK baik dengan datang ke kantor BPK atau lewat pesan whatsapp. Surat cinta kepada anak buahnya sering juga dikirimkan ke Achsanul lewat whatsapp.
Kendati demikian masih ada aparatur yang bandel. Menghadapi pegawai yang kolot seperti ini, Gatot tidak segan-segan untuk tegas memberikan hukuman. Ia mengibaratkan sikap tegasnya seperti gaya kepemimpinan Jose Mourinho, manajer klub sepakbola tersohor dari Inggris, Manchester United. “Saya tak segan-segan memberi kartu kuning,” ujarnya.
Tak hanya kepada aparatur sipil Kemenpora, kepada stakeholder di luar Kemenpora Gatot tak pandang bulu. Stakeholder yang dimaksud adalah instansi yang mendapatkan anggaran negara dari Kemenpora misalnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Panitia Penyelenggara Asian Games (Inasgoc).
Karakter pegawai KONI tak ubahnya Kemenpora. Menurut Gatot, pegawai KONI kerap menyepelekan laporan keuangan. Gatot mengata kan BPK sampai merasakan kendala memeriksa KONI. Permintaan BPK kepada KONI sering berakhir dengan janji namun tak pernah ditepati atau meminjam istilah anak zaman sekarang, pemberi harapan palsu (PHP).
Sadar menjadi korban PHP KONI, BPK meminta bantuan Kemenpora. Gayung bersambut, Gatot bergerak cepat mengingatkan KONI. Sikap pegawai KONI yang gampang menye pelekan laporan ke uang an sudah mendarah daging. Saat Kemenpora menanyakan penggunaan dana yang diduga tidak sesuai peruntukkan, respon KONI, menurut Gatot lamban.
KONI mengira persoalan itu bisa diselesaikan seperti kasus-kasus sebelumnya. Namun Gatot memilih kaku dan memaksa KONI untuk meng ikuti perintah BPK dan Kemenpora. Tuntutan perubahan atas lapor an keuangan di KONI dibenarkan oleh Achsanul. Menurut dia selama ini KONI tidak tersentuh pemeriksaan BPK. Akibatnya banyak penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai perencanaannya.
Masalah KONI sangat mendasar yaitu tidak jelas perencanaan dan pelaporannya. Achsanul mengatakan pemeriksaan BPK sangat sederhana, asalkan entitas itu menggunakan anggaran sesuai perencanaan dan anggaran serta melaporkan sesuai penggunaan, hasil pemeriksaan tidak akan buruk. Apa lacur, ternyata tidak semudah yang dibayangkan BPK. Perencanaan tidak jelas, laporannya juga amburadul. Maka BPK berkomitmen keras untuk tetap membantu membenahi KONI dengan menegakkan pemeriksaan yang selama ini tidak pernah menyen tuh induk cabang olahraga nasional ini. “Pemeriksaan Juli dan Agustus ini akan berfokus pada cabang-cabang olahraga,” katanya.
NAIK KELAS
Langkah Sesmenpora Gatot S Dewabroto Sesmenpora yang tak pandang bulu membuah kan hasil. BPK mengganjar opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan Kemenpora 2017. Meski tak mendapat WTP, Gatot lega karena ada perbaikan. “Satu tahap lagi kita akan WTP,” ujarnya.
Dari hasil pemeriksaan BPK ada sejumlah catatan yang memerlukan perbaikan. Dalam laporan keuangan masih ditemukan barang milik negara yang belum diyakini keberadaannya. Nilainya mencapai belasan miliar. Achsanul menjelaskan sebagian barang milik negara ini adalah barang-barang yang di usulkan oleh cabang olahraga dan dibeli dengan uang negara.
Setelah diperiksa barangnya tidak ada padahal saban tahun dianggarkan dalam belanja Kemenpora. Ketika dicecar pertanggungjawaban aparatur Kemenpora, KONI, Satlak Prima (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas) – instansi yang bertugas mencetak atlet berprestasi – saling cuci tangan. Achsanul menduga belanja barang ini fiktif.
Gatot tak menampik dugaan BPK terhadap pertanggungjawaban yang amburadul. Ia berharap momentum Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 bisa menjadi pijakan untuk perbaikan laporan keuangan.
Lewat serangkaian strategi menyiapkan laporan keuangan tahun ini, Gatot mendapatkan gambaran pola yang jitu agar laporan keuangan bisa mendapatkan opini WTP. Formula yang sama akan diterapkan untuk menyiapkan laporan keuangan di tahun depan. Gatot bersiap diri menanggung risiko beratnya beban pekerjaaannya. Risiko tersebut adalah harus tinggal di kantor. Ia bahkan memboyong istrinya ke kantor untuk menemaninya. “Saya jadi orang rumah pas weekend saja,” katanya.
____
Sumber:
Badan Pemeriksa Keuangan | Majalah Warta Pemeriksa Edisi 07 Vol. I Juli 2018 | hal. 13 - 15
No comments:
Post a Comment