Capaian indikator hasil pembangunan antara lain berupa penurunan angka gini ratio, tingkat kemiskinan, dan pengangguran.
APBN sebagai kebijakan fiskal merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting untuk memenuhi janji Republik Indonesia kepada rakyatnya, yaitu mencapai masyarakat adil makmur.
Kredibilitas dan kekuatan APBN tercermin pada akurasi setiap angka dan kebijakan di belakang angka yang menggambarkan kualitas proses ekonomi-politik dan hukum dalam penetapannya, dan ketaatan penyelengaraannya.
Untuk itu, pada hari ini, saya mewakili pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 (unaudited) kepada BPK untuk diaudit. Nantinya LKPP ini akan diaudit dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disusun sebagai Undang-Undang mengenai laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN.
Dalam LKPP 2016 (unaudited), terdapat capaian indikator hasil pembangunan antara lain berupa penurunan angka gini ratio, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Tercatat, gini ratio turun dari 0,4 menjadi 0,39, angka kemiskinan turun menjadi 10,9 persen, dan angka pengangguran turun menjadi 5,6 persen.
Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para Pimpinan dan Tim Auditor BPK atas kerja sama dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPP Tahun 2016. Semoga kerja keras ini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur.
Source: instagram@smindrawati
No comments:
Post a Comment